Negara-negara anggota BRICS tengah mematangkan pembentukan bursa perdagangan logam mulia dan gandum sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan global yang didominasi Barat.
KOSONGSATU. ID– Peta ekonomi global bersiap menghadapi guncangan baru. Negara-negara anggota BRICS kini tengah mempercepat pembentukan bursa perdagangan logam mulia dan gandum sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan yang didominasi Barat. Inisiatif ini bukan sekadar wacana, melainkan upaya sistematis untuk menciptakan infrastruktur harga tandingan bagi komoditas vital dunia.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov, dalam wawancara dengan TASS, Minggu (15/2/2026), mengonfirmasi bahwa inisiatif ini berjalan beriringan dengan rencana penguatan penggunaan mata uang nasional dalam transaksi lintas negara.
”Ada inisiatif baru-baru ini, tetapi sangat penting, untuk membentuk bursa logam mulia, bersamaan dengan bursa gandum. Ada semua alasan dan prasyarat untuk munculnya sesuatu yang konkret,” ujar Ryabkov.
Langkah ini dinilai krusial di tengah volatilitas pasar emas dan perak global awal tahun ini, di mana fluktuasi harga yang tajam mendorong negara produsen mencari mekanisme perdagangan yang lebih stabil, transparan, dan bebas dari risiko sanksi geopolitik.
Mengubah Peta: Dari “Price Taker” Menjadi “Price Maker”
Rencana BRICS ini didukung oleh fundamental yang kuat. Data World Gold Council hingga awal 2026 mencatat bahwa bank sentral negara-negara BRICS (termasuk anggota baru) secara kolektif memegang lebih dari 22% cadangan emas resmi dunia. Di sektor pangan, kelompok ini menguasai sekitar 44% produksi gandum global.
Direktur Eksekutif Center for Global Commodity Studies, Dr. Aris Prasetyo, menilai dominasi sisi suplai ini adalah “kartu As” yang memungkinkan BRICS mengubah aturan main perdagangan internasional.
”Selama puluhan tahun, ada ketimpangan di mana negara BRICS memiliki sumber daya (emas, perak, gandum), namun harga ditentukan di London (LME) atau New York (COMEX). Jika bursa ini terwujud, ini adalah game changer. BRICS tidak lagi hanya menjadi pengikut harga (price taker), tetapi bertransformasi menjadi penentu harga (price maker),” analisis Aris saat dihubungi terpisah.
Infrastruktur Keuangan Tandingan
Meski isu mata uang tunggal BRICS sempat meredup karena kompleksitasnya, fokus blok ekonomi ini beralih ke pembangunan infrastruktur pembayaran yang lebih pragmatis. Pengamat Perbankan dan Keuangan Internasional, Elena Wu, menyebut bursa logam mulia ini akan berfungsi sebagai underlying asset kepercayaan bagi sistem pembayaran mata uang nasional yang sedang dibangun.
”Ketika BRICS mendorong penggunaan mata uang nasional, pasar butuh jaminan. Akumulasi cadangan emas yang masif oleh China dan Rusia bukan kebetulan; itu adalah ‘jangkar’ kepercayaan. Bursa ini akan memfasilitasi konversi surplus perdagangan menjadi aset riil, menghindari risiko pembekuan aset dolar,” jelas Elena.
Inisiatif ini juga mencakup pengembangan konektivitas mata uang digital bank sentral (CBDC) untuk mempermudah pembayaran lintas batas, yang rencananya akan menjadi bahasan utama pada KTT BRICS di India tahun ini.
Analisis: Posisi Dilematis Indonesia
Bagi Indonesia, yang bukan anggota penuh namun mitra dekat BRICS (BRICS Partner Country), inisiatif ini menghadirkan pedang bermata dua. Sebagai salah satu produsen komoditas terbesar dunia—khususnya nikel, emas, dan batubara—Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam skema ini.
Peluang Kedaulatan Harga
Jika bursa komoditas BRICS beroperasi efektif, Indonesia berpotensi mendapatkan leverage lebih besar dalam menentukan harga komoditas unggulannya, sejalan dengan kebijakan hilirisasi nasional. Ketergantungan pada Dolar AS dalam transaksi ekspor-impor pun bisa ditekan, yang berimplikasi positif pada stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah fenomena strong dollar.
Risiko Geopolitik
Namun, langkah ini bukannya tanpa risiko. Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Budi Santoso, mengingatkan tentang respons keras dari Barat. Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah melontarkan ancaman tarif tinggi bagi negara-negara yang berupaya meninggalkan sistem perdagangan berbasis dolar.
”Indonesia harus memainkan kartu ‘Bebas Aktif’ dengan sangat hati-hati. Terlalu condong ke bursa BRICS bisa dianggap ‘memihak’ dan menghambat proses aksesi Indonesia ke OECD, atau memicu hambatan dagang dari AS dan Eropa,” ujar Budi.
Selain itu, ada kekhawatiran bahwa melepaskan diri dari hegemoni Barat justru akan menjebak Indonesia ke dalam dominasi baru di bawah China, yang notabene adalah konsumen komoditas terbesar dengan agenda ekonominya sendiri.
Menanti Arah Angin di KTT India
Pejabat BRICS menegaskan bahwa langkah mereka bersifat defensif untuk memperkuat ketahanan ekonomi (economic resilience), bukan untuk menantang dominasi dolar secara agresif. Namun, dengan India yang bersiap menjadi tuan rumah KTT berikutnya, dunia usaha menanti apakah proposal bursa logam dan gandum ini akan benar-benar terimplementasi atau sekadar menjadi alat tawar geopolitik.
Bagi Indonesia, strategi terbaik saat ini adalah “hedging”—memanfaatkan peluang diversifikasi pasar yang ditawarkan BRICS tanpa memutus akses ke pasar modal dan teknologi Barat yang masih sangat dibutuhkan.***
Tinggalkan Balasan