Israel menolak iuran Dewan Perdamaian Gaza, sementara Indonesia menggantinya dengan mengirimkan pasukan militer.
KOSONGSATU.ID -Sikap dua negara anggota Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump tampak bertolak belakang menyikapi kewajiban iuran USD1 miliar atau sekitar Rp17 triliun.
Pada akhir Februari 2026, Israel secara resmi menyatakan penolakan membayar dana rekonstruksi karena merasa sebagai korban. Di sisi lain, Indonesia juga memastikan tidak menyetor dana tunai, tetapi menggantinya dengan komitmen pengiriman 8.000 personel militer ke zona konflik.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tengah menghimpun dana triliunan rupiah melalui Dewan Perdamaian Gaza (BoP) dari negara-negara anggotanya. Namun, inisiatif ini langsung memunculkan manuver berbeda dari Israel dan Indonesia.
Pemerintah Israel mengambil langkah tegas untuk absen dari kewajiban patungan tersebut. Melansir laporan Khabernipada Selasa (24/2/2026), Tel Aviv telah menghubungi Trump secara langsung untuk menyatakan penolakannya, dan Washington pun langsung menyetujui pembebasan biaya ini. Keputusan ini kontras dengan negara Timur Tengah lainnya, seperti Qatar dan UEA, yang sudah merogoh kocek hingga lebih dari USD2 miliar.
Menteri Urusan Politik dan Keamanan Israel, Ze’ev Elkin, membenarkan langkah tersebut. Ia menegaskan negaranya tidak wajib ikut patungan karena Israel berposisi sebagai korban dalam konflik tersebut.
“Tidak ada pembenaran bagi kami untuk membayar uang setelah kami diserang, maupun untuk mendanai rekonstruksi Gaza,” tegas Ze’ev. Ia menyebut keputusan ini juga sukses meredam amarah menteri sayap kanan Israel yang sejak awal memprotes keanggotaan mereka di dewan tersebut.
Manuver Indonesia: Diplomasi Lewat Pasukan, Bukan Uang
Jika Israel menolak bayar karena alasan politis, Indonesia memiliki pendekatan berbeda. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengonfirmasi bahwa Jakarta memang belum membayar iuran USD1 miliar yang ditargetkan pada pertemuan perdana dewan.
Meski begitu, Sugiono mengingatkan bahwa iuran tersebut bersifat sukarela, bukan syarat mutlak untuk bergabung dalam lembaga yang membawahi Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) itu.
“Dari awal saya bilang ini namanya bukan iuran keanggotaan. Kita sekarang sudah anggota (Board of Peace), jadi tidak perlu bayar juga tidak apa-apa,” jelas Sugiono secara daring, Sabtu (21/2/2026).
Politikus Partai Gerindra ini juga menepis anggapan bahwa ketiadaan setoran tunai akan menghilangkan pengaruh Indonesia.
“Bukan kemudian kita, karena belum bayar, sekarang kita bukan anggota Board of Peace. Paham ya?” tekannya.
Sebagai wujud komitmen nyata, Indonesia memilih turun langsung ke lapangan. Sugiono memastikan pemerintah akan mengirim 8.000 prajurit ke Jalur Gaza, menjadikan Indonesia sebagai penyumbang personel terbesar di dalam ISF.
“Ada yang (berkontribusi) uang, ada yang pasukan,” tutup Sugiono merangkum sikap Indonesia.
Perbedaan cara berkontribusi ini membuktikan bahwa Dewan Perdamaian Gaza memberikan ruang fleksibilitas bagi anggotanya. Saat ini, dewan pimpinan Trump tersebut telah mengantongi sekitar USD5 miliar dari negara Teluk. Ke depannya, perpaduan antara kucuran dana rekonstruksi dari negara penyumbang dan pengamanan langsung dari ribuan pasukan Indonesia diharapkan bisa segera menstabilkan Jalur Gaza.***
0 Komentar