Iklan

​Ketegasan absolut turut diterapkan Kesultanan Buton melalui konstitusi Martabat 7. Sultan Mardan Ali dijatuhi hukuman mati gogoli (dililit tali leher) karena melanggar sumpah Sarah Walaka, dan jasadnya diasingkan dari area keraton.

​Siklus Prahara dan Konteks Pemakzulan

​Kini, tradisi janji setia bermetamorfosis menjadi sumpah konstitusional diatur dalam Pasal 9 UUD 1945. Pejabat publik terikat sumpah dengan frasa “Demi Allah” untuk memegang teguh hukum demi mementingkan kesejahteraan hajat hidup bangsa.

​Mekanisme pemakzulan atau impeachment akibat pengingkaran sumpah ini menjadi instrumen universal. Tokoh dunia seperti Richard Nixon di Amerika Serikat hingga Park Geun-hye di Korea Selatan harus terdepak akibat menyalahgunakan wewenang dan mencederai sumpah jabatan suci mereka.

Baca Juga:
Praperadilan: Hak Semua Orang, Tapi Paling Lancar Buat Eks Pejabat

​Pengamat ekonomi-politik Ichsanuddin Noorsy mengingatkan adanya ancaman siklus prahara 75 tahunan negara jika para pengemban jabatan terus melanggengkan kekuasaan tanpa moralitas.

​”Jika bangsa ini tidak mengatasi ketersesatan fundamental, maka Indonesia akan mengalami prahara dan pecah pada 2039 hingga 2040,” kata Ichsanuddin.

Menggali sejarah tata kelola masa lampau bukanlah langkah untuk meromantisasi mitos, melainkan berkaca pada tegaknya pilar sebuah peradaban. Sriwijaya, Kediri, hingga Majapahit runtuh seketika saat elite penguasanya mulai arogan dan mengkhianati amanat.

Hari ini, ancaman petir atau patukan ular mungkin dianggap usang secara saintifik, namun “kutukan” dari rakyat yang dikhianati dan konstitusi yang dilanggar—berupa pemakzulan, krisis multidimensi, hingga pecahnya negara—adalah keniscayaan yang nyata. Sumpah jabatan tidak semestinya terus direduksi menjadi seremoni birokratis di atas kitab suci yang hampa makna, melainkan harus dihidupkan sebagai kontrak spiritual bertensi tinggi untuk membentengi masa depan Indonesia.***

Baca Juga:
Melacak Akar Makan Bergizi Gratis Era Majapahit dan Mataram

​Daftar Pustaka

  • ​Noorsy, Ichsanuddin. (2014). Bangsa Terbelah.
  • Noorsy, Ichsanuddin. (2019). Prahara Bangsa.
  • van Den Veerdonk, Jan. (2001). “Curses in Javanese Royal Inscriptions form Singasari-Majapahit Period, 1222-1486 M”. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde.
  • Historia.id. (11 Februari 2016). Pernyataan Arkeolog Universitas Gadjah Mada, Tjahjono Prasodjo terkait kutukan (sapatha) dalam prasasti.
  • detik.com. (6 Februari 2015). Pernyataan Sejarawan Peter Brian Ramsey Carey usai Curator’s Talk pameran “Aku Diponegoro” di Galeri Nasional.
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
  • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 (diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024) tentang Kementerian Negara.
  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.
  • Prasasti Telaga Batu, Prasasti Boom Baru, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karang Berahi, dan Prasasti Palas Pasemah (Kedatuan Sriwijaya).
  • Prasasti Mantyasih (907 M) dan Prasasti Balitung II/Wukajana (908 M) (Mataram Kuno).
  • Prasasti Sangguran (928 M) dan Prasasti Tuhannaru (1323 M).
  • Kitab Hukum Kutara Manawa (Kerajaan Majapahit).
  • Hukum Martabat 7 (Kesultanan Buton).
  • Al-Qur’an, Surah An-Nahl (16) Ayat 91.​
  • Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim (Terkait ciri-ciri orang munafik dan ancaman tidak menepati janji).