Islah Bahrawi menuding konflik elite PBNU dipicu kepentingan tambang untuk pendanaan 2029.

KOSONGSATU.ID—Warga Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Direktur Jaringan Moderat Islam (JMI), Islah Bahrawi, menyebut prahara di tubuh PBNU dipicu persoalan konsesi tambang yang berkaitan dengan agenda pendanaan politik 2029.

Pernyataan itu disampaikan Islah dalam kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, dikutip Sabtu (20/12/2025). “Saya pastikan memang, persoalan konflik di PBNU itu persoalan tambang,” ujar Islah.

Islah menantang siapa pun yang tidak sepakat dengan pernyataannya, termasuk kalangan gus dan kiai, untuk berdebat secara terbuka. Ia menyebut pihak-pihak yang menjadikan PBNU sebagai ladang keuntungan pribadi sebagai “penumpang gelap” di NU.

“Untuk kiai-kiai yang doyan uang, yang hanya mencari cuan di dalam tubuh PBNU, saya anggap bukan kiai lagi,” katanya.

Konsesi Tambang dan Boy Thohir

Islah mengungkapkan adanya keterkaitan konsesi tambang PBNU dengan Boy Thohir, pengusaha yang juga saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.

Menurut Islah, sejak awal PBNU disebut telah terikat komitmen senilai Rp40 miliar dengan perusahaan-perusahaan terkait tambang. “Kalau kerja sama ini batal, orang-orang yang sudah berkomitmen puluhan miliar itu akan dirugikan,” ujarnya.

Dugaan Peran Jokowi

Islah juga menduga adanya peran Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterima PBNU. Ia menyebut Jokowi sebagai pihak yang menghubungkan Boy Thohir dengan PBNU.

“Saya punya keyakinan, ada peran Pak Jokowi dari awal di situ,” kata Islah.

Keyakinan Islah diperkuat pengalamannya diminta melakukan uji tuntas atas proposal tambang dari PT Anugerah Perdana Nusantara. Dari dokumen tersebut, ia menilai banyak klausul merugikan NU.

Deposit ke Kementerian ESDM hingga risiko kerusakan alat berat, kata Islah, justru dibebankan kepada NU. Skema bagi hasil pun disebut timpang, sekitar 30 persen untuk NU dan 70 persen untuk pengelola.

Isu Pendanaan Politik 2029

Islah menduga tambang tersebut disiapkan sebagai mesin pendanaan politik 2029. Meski tak menyebut secara eksplisit, konteks pernyataannya merujuk pada Pemilihan Umum.

“Tambang di NU ini tampaknya akan dijadikan mesin pendanaan untuk 2029. Untuk siapa? Mungkin saja untuk Pak Jokowi,” ujarnya.

Menurut Islah, konflik internal PBNU mengeras karena sebagian pihak saling menyingkirkan, terutama mereka yang terikat komitmen finansial. Ia menyebut dana diduga telah masuk ke rekening PBNU sekitar lima kali sejak Januari 2024.

Jika proyek gagal, kata Islah, pihak-pihak tersebut harus mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima.

Islah menyayangkan polemik tambang ini berpotensi merusak NU sebagai organisasi keagamaan besar. “Masa hanya karena kelakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini membuat NU jadi berantakan,” tutupnya.***