Di tubuh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, perdebatan soal tambang menjelma jadi cermin retaknya relasi antara idealisme keumatan dan godaan kekuasaan.
KOSONGSATU.ID–Ketegangan di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian mengemuka, bukan semata karena perbedaan pandangan, melainkan karena tarikan kepentingan politik dan ekonomi yang kian kentara. Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, membaca konflik ini sebagai gejala organisasi yang mulai terlalu jauh dari poros kemaslahatan umat.
“Konflik PBNU semakin pelik karena telah mengedepankan kepentingan politik dan kepentingan segelintir elite. Bukan lagi berbicara terkait kemaslahatan umat,” kata Iwan, Jumat (19/12/2025).
Dalam pandangannya, ketika organisasi kemasyarakatan—termasuk organisasi keagamaan—masuk terlalu dalam ke pusaran politik dan perebutan sumber daya ekonomi, konflik menjadi keniscayaan.
Pernyataan itu datang di tengah perdebatan yang lebih konkret: konsesi tambang yang diberikan kepada NU pada akhir masa pemerintahan Joko Widodo. Izin yang semula diproyeksikan sebagai instrumen kemandirian ekonomi umat itu kini justru dibaca sebagian kalangan sebagai sumber mudarat dan pemicu perpecahan.
Tambang sebagai Simpul Ketegangan
Di tengah meningkatnya kritik, PBNU menyatakan sikap terbuka untuk mengevaluasi—bahkan mengembalikan—konsesi tambang kepada pemerintah. Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Najib Azca, menegaskan bahwa opsi tersebut tidak tertutup, termasuk bagi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
“Kami terbuka. Dari Tanfidziyah, dari Ketua Umum Gus Yahya, kami terbuka. Kalau itu menjadi solusi, kenapa tidak,” ujar Najib di Universitas Gadjah Mada, Sleman, Jumat (19/12).
Najib menekankan, sejak awal PBNU tidak pernah meminta izin pengelolaan tambang. Pemberian izin itu, katanya, merupakan inisiatif Presiden di penghujung masa jabatan dengan harapan dapat dioptimalkan untuk kemaslahatan umat. Namun dinamika di lapangan berjalan berbeda dari ekspektasi. Alih-alih memperkuat konsolidasi, isu tambang justru membuka retakan di internal organisasi.
Dalam situasi tersebut, fokus PBNU—menurut Najib—adalah mendorong islah. “Kalau sekarang muncul polemik, solusinya apa? Nah, itu (pengembalian konsesi) mungkin salah satu sub dari kesepakatan kalau memang dianggap perlu,” katanya.
Suara dari Para Sesepuh
Wacana pengembalian konsesi tambang bukan muncul dari ruang hampa. Sejumlah tokoh NU telah lebih dulu menyuarakan keprihatinan. Mustasyar PBNU Said Aqil Siradj menilai izin tambang lebih banyak membawa mudarat ketimbang manfaat bagi organisasi.
Nada serupa datang dari Yenny Wahid, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dalam Haul ke-16 Gus Dur di Jombang, Kamis (18/12), Yenny menyebut isu tambang sebagai pemicu keretakan yang nyata. “Di depan mata ada mudarat yang besar, yaitu mudarat perpecahan. Saya mendukung seruan KH Said agar tambang dikembalikan kepada pemerintah,” ujarnya.
Pernyataan para tokoh itu memberi bobot moral pada wacana evaluasi total. Bagi sebagian warga NU, tambang telah menjadi simbol pergeseran orientasi—dari khidmat sosial-keagamaan menuju kalkulasi politik-ekonomi.
Jarak dengan Kekuasaan
Bagi Iwan Setiawan, akar persoalan bukan sekadar tambang, melainkan relasi organisasi dengan kekuasaan. “Bukan mitos, kalau suatu organisasi sudah mendekat—apalagi menempel—pada kekuasaan, elitnya akan mengedepankan politik. Setelah itu, konflik hampir pasti terjadi,” katanya.
Tinggalkan Balasan