Krisis pangan global adalah peringatan keras: jika kita abai, bukan mustahil kita jadi korban berikutnya.
KOSONGSATU.ID—Hampir 300 juta orang di dunia saat ini hidup dalam kondisi rawan pangan akut. Ini bukan angka di atas kertas. Ini adalah orang-orang sungguhan—anak-anak, ibu hamil, orang tua—yang tak tahu apakah mereka masih bisa makan besok.
Di Gaza, seluruh populasi—2,1 juta jiwa—telah masuk ke dalam kategori krisis pangan. Lebih dari 470.000 orang kini berada di fase kelaparan total, tanpa akses makanan atau gizi yang cukup untuk bertahan hidup.
Di Sudan, lebih dari 25 juta orang bernasib serupa. Kamp-kamp pengungsian penuh oleh mereka yang kehilangan rumah, ladang, dan makanan. Republik Demokratik Kongo mencatat rekor baru: 28 juta orang dalam kondisi krisis. Di Haiti, angka kelaparan melonjak drastis hingga menyentuh lebih dari lima juta orang.
Laporan gabungan dari FAO dan WFP, dua badan pangan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyebutkan bahwa krisis ini adalah yang terburuk dalam satu dekade terakhir. Kombinasi antara perang, krisis iklim, inflasi global, dan pemotongan bantuan kemanusiaan menciptakan badai sempurna.
Dan badai ini tidak berhenti di luar negeri.
Indonesia memang belum masuk dalam daftar negara dengan krisis pangan akut. Tapi tanda-tanda kerentanan mulai terlihat. Harga beras sempat menyentuh rekor tertinggi. Distribusi pangan masih tidak merata. Ketergantungan pada impor komoditas strategis masih besar. Perubahan iklim sudah mulai terasa. Musim panen jadi tak menentu. Lahan pertanian terus menyusut tergerus pembangunan.
Di tengah ketidakpastian global, pertanyaan pentingnya adalah: apakah kita siap?
Ketahanan Pangan Tak Cukup Hanya dengan Swasembada
Kita harus berpikir lebih dalam. Ketahanan pangan bukan sekadar ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan, akses, distribusi, hingga keberlanjutan. Artinya, tidak cukup hanya menggenjot produksi. Kita juga harus memperkuat sistem. Dari hulu sampai hilir.
Pemerintah memang memiliki peran besar. Namun upaya ini tidak bisa hanya bertumpu pada negara. Kedaulatan pangan juga soal partisipasi masyarakat.
Setiap rumah bisa menjadi sumber pangan, sekecil apa pun. Menanam di pekarangan, mengelola sampah organik, mengurangi konsumsi makanan instan, mendukung produk lokal—semua langkah kecil ini berdampak besar bila dilakukan secara kolektif.
Kita juga harus mengubah cara pandang. Pangan bukan sekadar soal kenyang. Ia adalah soal harga diri. Soal identitas. Dan soal keberlanjutan hidup. Negara-negara yang kini mengalami kelaparan dulunya juga pernah subur. Namun ketika konflik pecah, sistem distribusi kolaps, dan bantuan dihentikan, semuanya ambruk.
Itulah sebabnya kita tidak boleh lengah.
Indonesia harus belajar dari krisis global ini. Belajar dari Sudan, dari Haiti, dari Gaza. Belajar bahwa pangan bukanlah hal yang bisa ditunda. Bahwa sistem yang rapuh bisa runtuh hanya dalam hitungan bulan jika dunia terguncang.
Kita perlu memperkuat pertanian, tidak hanya dengan teknologi dan subsidi, tetapi juga dengan pendekatan ekosistem. Kita perlu menjadikan petani sebagai pusat, bukan pelengkap. Kita harus membuat pangan sebagai isu utama nasional, bukan hanya tema musiman saat harga naik.
Dan yang terpenting, kita perlu memastikan bahwa tidak ada rakyat Indonesia yang terbangun dalam keadaan lapar.
Karena bangsa yang besar bukan hanya yang bisa memberi makan rakyatnya. Tapi yang mampu melindungi masa depannya, saat dunia di sekitarnya sedang kelaparan.***
Tinggalkan Balasan