“Polri jangan ragu menindak tegas ‘kebocoran’ negara. Kalau ada penyelundupan bahan baku industri, sikat. Kalau ada yang main judi online sehingga devisa lari keluar, habisi. Polri adalah garda terdepan suksesnya ekonomi kita,” demikian intisari arahan Presiden.

Analisis: Pragmatisme Prabowo

Mengapa Prabowo mempertahankan Sigit? Jawabannya adalah pragmatisme ekonomi.

Mengganti Kapolri di awal tahun anggaran 2026 dinilai terlalu berisiko mengguncang stabilitas internal (“kocok ulang” gerbong jenderal). Padahal, Prabowo butuh mesin birokrasi yang siap lari kencang untuk mengejar target swasembada pangan dan energi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit pun langsung menerjemahkan arahan tersebut pada Rapim Polri di TMII, Selasa (10/2/2026). “Kami menjabarkan direktif Bapak Presiden. Polri berkomitmen penuh mengawal swasembada pangan dan energi. Stabilitas Kamtibmas adalah kunci pertumbuhan ekonomi. Tidak ada tawar-menawar,” tegas Sigit.

Kini, tugas Kapolres dan Kapolda bukan hanya menangkap maling, tapi memastikan lahan pertanian aman dan proyek hilirisasi tidak diganggu premanisme.***