Isu pergantian Kapolri yang sempat liar akhirnya terkunci. Presiden Prabowo memilih jalan pragmatis: mempertahankan stabilitas demi target ekonomi 8 persen.
KOSONGSATU.ID — Awal Februari 2026 menjadi pekan yang mendebarkan bagi korps Bhayangkara. Isu pergantian pucuk pimpinan Polri berhembus kencang setelah sejumlah tokoh kritis dan pegiat antikorupsi menemui Presiden Prabowo Subianto di kediamannya pada akhir Januari.
Namun, spekulasi liar tersebut rontok seketika melalui dua pertemuan krusial antara Presiden Prabowo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pertemuan ini tidak hanya menepis isu keretakan, tetapi juga mengubah KPI (Key Performance Indicator) Polri secara fundamental: dari sekadar penegak hukum menjadi “penopang ekonomi”.
Pemicu: Manuver 30 Januari
Isu pergantian bermula pada 30 Januari 2026. Saat itu, Presiden menerima tokoh-tokoh kritis seperti Abraham Samad, Susno Duadji, hingga Said Didu.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, narasi “Reformasi Polri hanya berhasil jika pucuk pimpinan diganti” mencuat ke permukaan. Publik dan media pun mulai berspekulasi tentang nama-nama jenderal bintang tiga yang siap menggantikan Sigit.
Pertemuan 1: Konsolidasi Tertutup (4 Februari)
Titik balik pertama terjadi pada Rabu (4/2/2026). Presiden memanggil Jenderal Listyo Sigit ke Istana Negara dalam sebuah pertemuan tertutup.
Secara resmi, agenda pertemuan adalah laporan rutin Kamtibmas. Namun, sumber istana menyebut ini adalah momen Vote of Confidence (pemulihan kepercayaan). Usai pertemuan, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, langsung memberikan pernyataan tegas untuk menenangkan internal kepolisian.
“Tidak ada pembicaraan soal pergantian (Kapolri). Beliau melaporkan situasi keamanan rutin. Hubungan Presiden dan institusi Polri sangat solid fokus pada stabilitas,” tegas Prasetyo Hadi kepada awak media (5/2).
Pertemuan 2: Mandat Ekonomi (9 Februari)
Titik balik kedua—dan yang paling strategis—terjadi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Senin (9/2/2026).
Di hadapan ratusan perwira tinggi, Prabowo secara visual menunjukkan kekompakan dengan berdiri diapit Panglima TNI dan Kapolri. Namun, yang lebih penting adalah isi titahnya. Presiden menggeser fokus Polri untuk “all out” mengawal program hilirisasi dan memberantas kebocoran negara yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
Tinggalkan Balasan