Presiden Soekarno dan K.H. Saifuddin Zuhri melewati pasang surut relasi, di mana ulama teguh tersebut berani menentang sang proklamator.
KOSONGSATU.ID – Banyak pejabat yang rela menundukkan kepala demi mempertahankan kekuasaan, namun tidak dengan K.H. Saifuddin Zuhri. Sebagai pembantu Presiden Soekarno, sang kiai memegang teguh garis demarkasi antara loyalitas dan hati nurani.
Hubungan pasang-surutnya dengan Sang Proklamator menorehkan ragam kisah yang jarang terungkap ke publik; dari adu argumen menyelamatkan HMI, sumbangsih nama Gelora Bung Karno, hingga ketegasannya menolak menikahkan sang presiden di tengah krisis negara.
Sebuah potret pengabdian tulus yang diakhiri dengan jalan sunyi tanpa fasilitas negara.
Panggilan Mendadak dari Istana Merdeka
Pada suatu Jumat pagi, tepatnya 17 Februari 1962, sebuah panggilan mendadak dari Istana Merdeka mengubah jalan hidup K.H. Saifuddin Zuhri. Presiden Soekarno memintanya menghadap. Situasi politik kala itu sedang menghangat.
Menteri Agama K.H. Wahib Wahab baru saja tersandung kasus pelanggaran devisa, sebuah jebakan yang diduga kuat merupakan ulah manuver Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menyingkirkannya.
Di serambi istana, Soekarno tanpa basa-basi meminta Saifuddin untuk menggantikan Wahib Wahab sebagai Menteri Agama. Pria kelahiran Banyumas itu terkejut. Ia merasa masih ada tokoh yang lebih senior, seperti K.H. Muhammad Iljas. Ia meminta waktu sepuluh hari untuk berpikir dan meminta restu para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU).
Dukungan mengalir deras. Rais Aam NU K.H. Wahab Hasbullah, K.H. Idham Chalid, hingga Wahib Wahab sendiri mendesaknya untuk menerima. Menolak tawaran tersebut sama saja memutus tali ikatan antara pemerintah dengan ulama dan warga santri.
Akhirnya, dengan niat perjuangan, Saifuddin merelakan pundaknya memikul beban berat itu. Pada 2 Maret 1962, ia resmi dilantik menjadi Menteri Agama ke-9 RI.
Bagi Soekarno, kehadiran Saifuddin bukan sekadar mengisi kursi kosong. Sang Proklamator membutuhkan sosok yang mengerti kedudukan agama untuk memperkuat eksistensi spiritual dalam konsep Nation Building.
Mempertaruhkan Jabatan demi Menyelamatkan HMI
Relasi antara presiden dan menterinya ini tidak selalu berjalan mulus bak kawan seiring. Saifuddin bukanlah tipe pejabat yang asal membebek pada kemauan atasan. Keteguhan prinsipnya teruji ketika hegemoni PKI makin menguat dan terus memprovokasi presiden.
Pada pertengahan 1960-an, desakan PKI untuk membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) makin menguat. Sukarno, yang alergi terhadap sisa-sisa unsur Masyumi, nyaris terhasut. Ia memanggil Saifuddin dan menyatakan niatnya membubarkan organisasi mahasiswa Islam tersebut.
“Mereka kan anak-anak Masyumi. Tentu seperti bapaknya, tetap saja reaksioner,” dalih Soekarno.
Saifuddin menolak keras argumen itu. Ia berkilah bahwa anak-anak muda tersebut tidak tahu-menahu dosa masa lalu para senior Masyumi. Perdebatan memanas. Soekarno bersikukuh tindakannya berdasarkan gewetan atau perasaan hatinya. Di titik ini, Saifuddin mengeluarkan ketegasannya.
“Kalau Bapak tetap hendak membubarkan, artinya pertimbangan saya bertentangan dengan gewetan Bapak. Maka tugasku sebagai pembantu Presiden hanya sampai di sini,” ancam Saifuddin tegas.
Mendengar menterinya siap mundur, Soekarno kehabisan kata-kata. Sikapnya melunak. “Oooooh, jangan berkata begitu. Saya tetap memerlukan saudara membantu saya,” ucap Soekarno seraya tersenyum dan mengulurkan tangan. Berkat keteguhan sang ulama, HMI selamat dari jurang pembubaran.
Jejak Sejarah di Balik Nama Gelora Bung Karno
Ketajaman visi Saifuddin tidak hanya berkutat pada urusan keagamaan murni. Ia juga menorehkan jejak dalam sejarah olahraga nasional. Jelang perhelatan Asian Games 1962, pemerintah merampungkan kompleks olahraga raksasa di Senayan.
Suatu pagi di acara minum kopi bersama, Soekarno berdiskusi dengan para menterinya mengenai nama kompleks tersebut. Nama “Pusat Olah Raga Bung Karno” nyaris disepakati. Namun, Saifuddin melontarkan sanggahan. Ia menilai kata ‘pusat’ terdengar statis dan kaku.
“Nama ‘Gelanggang Olah Raga’ lebih cocok dan lebih dinamis,” usul Saifuddin. “Nama Gelanggang Olah Raga Bung Karno kalau disingkat menjadi Gelora Bung Karno! Kan mencerminkan dinamika sesuai dengan tujuan olahraga.”
Mata Soekarno berbinar mendengar usulan itu. “Waah, itu nama yang hebat. Saya setuju!” sahut sang presiden penuh antusiasme. Nama yang dicetuskan sang kiai itu masih bergema hingga hari ini.
Menjadi Penjaga Rahasia Asmara Sang Proklamator
Sisi paling unik dari relasi kedua tokoh ini adalah ketika Saifuddin harus menghadapi sifat flamboyan Soekarno. Sebagai Menteri Agama, ia terpaksa melayani permintaan pribadi presiden yang berkaitan dengan pernikahan.
Suatu hari, setelah Saifuddin membantu menyelesaikan sebuah urusan, Soekarno balik meminta tolong. “Tolong nikahkan saya. Ya! Nikahkan saya dengan Haryati. Saya harus nikah dengannya. Saya tak mau berbuat serong!” rajuk presiden.
Meski dilanda kegalauan karena Soekarno sudah beristri, Saifuddin akhirnya menikahkan presiden dengan Haryati dalam sebuah upacara sederhana di paviliun istana. Peristiwa serupa terulang setahun kemudian.
Usai pesta perayaan pembebasan Irian Barat, Soekarno kembali menahannya. Kali ini, ia meminta dinikahkan dengan Ratna Sari Dewi, perempuan cantik keturunan Jepang. Dengan berat hati dan mahar lima rupiah, Saifuddin kembali menjadi saksi ikatan asmara sang proklamator.
Namun, toleransi Saifuddin ada batasnya. Pada awal 1966, ketika situasi Jakarta mencekam akibat tragedi G30S/PKI, Soekarno kembali memanggilnya ke Wisma Negara. Ia meminta dinikahkan dengan seorang perempuan asal Kalimantan. Kali ini, sang kiai mengambil sikap tegas.
“Begini Bung Karno. Situasi negara yang sedang kita hadapi amat genting. Kita dituntut keprihatinan demi keselamatan bersama,” tegas Saifuddin menolak permintaan tersebut. “Amat sulit bagi kami mempertahankan nama baik Bung Karno!”
Sang presiden hanya bisa tertunduk pasrah.
Akhir Pengabdian Sang Ulama Pekerja Keras
K.H. Saifuddin Zuhri menjabat hingga tahun 1967, seiring lengsernya Soekarno dari tampuk kekuasaan. Warisannya untuk bangsa sangat besar; mulai dari perluasan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di berbagai provinsi, inisiasi proyek terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia, hingga pembangunan gedung Departemen Agama.
Di balik semua pencapaian itu, Saifuddin tetaplah sosok santri yang sederhana dan disiplin. Ia pantang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Jangankan korupsi, bahkan saat adik iparnya meminta bantuan untuk berhaji menggunakan kuota departemen, Saifuddin menolaknya mentah-mentah.
Setelah pensiun dari panggung politik, ulama besar ini memilih jalan sunyi yang jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan: diam-diam berjualan beras di Pasar Glodok untuk menyambung hidup keluarganya.
Sebagaimana pesan mendalam yang ia tulis dalam memoarnya, Saifuddin selalu menyadari posisi seorang pemimpin.
“Aku menyadari bahwa para pemimpin itu menduduki tempat yang dekat dengan Surga jika mereka bertindak benar dan jujur… Sebaliknya, bahwa para pemimpin itu juga menduduki tempat yang dekat dengan neraka jika mereka bertindak salah, serong atau main selingkuh.”***
Daftar Rujukan:
- Azis, Abdul. (1998). “H Muhammad Wahib Wahab: Kementerian Pada Masa Demokrasi Terpimpin” dalam Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik. (ed. Azyumardi Azra & Saiful Umam).
- Departemen Agama. (1965). Peranan Departemen Agama Dalam Revolusi dan Pembangunan Bangsa.
- Fealy, Greg. (2012). Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967.
- Gofar, Muhaimin Abdul. (1998). “KH Saifuddin Zuhri: Eksistensi Agama dalam Nation Building” dalam Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik. (ed. Azyumardi Azra & Saiful Umam).
- Sulastomo. Hari-hari yang Panjang, Transisi Orde Lama ke Orde Baru.
- Zuhri, K.H. Saifuddin. (2013). Berangkat Dari Pesantren. LKiS Pelangi Aksara (Cetakan awal 1987).
Tinggalkan Balasan