KPK ungkap pemangku kepentingan pendidikan dan kesehatan mulai “berteriak” setelah anggaran mereka dialihkan ke program MBG senilai Rp268 triliun.

KOSONGSATU.ID — KPK mengungkap sejumlah pemangku kepentingan di sektor pendidikan dan kesehatan mulai mengeluhkan anggarannya dipotong untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin saat memaparkan kajian Direktorat Monitoring KPK dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (20/5/2026).

“Sumber pendanaan MBG ini diambil dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan ekonomi. Ini yang menyebabkan beberapa [pemangku kepentingan] yang selama ini mengampu pendidikan, kesehatan itu, ya, sedikit berteriak,” kata Aminudin.

Ia bahkan mengaku mendengar langsung keluhan itu dari rekannya. “Saya kebetulan punya teman di antaranya yang bergerak di sektor pendidikan: ‘Kok anggaran kami dipakai untuk itu ya?'” tuturnya.

Iklan
Baca Juga:
Berantas Judol dan Narkoba, Anggaran Keamanan 2027 Tembus Rp259 Triliun

BGN: Lembaga Baru, Anggaran Raksasa

Pemerintah menetapkan anggaran BGN yang masuk ke dalam komponen anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun pada 2026, sebagaimana termaktub dalam Perpres Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026. Secara keseluruhan, BGN mendapatkan alokasi Rp268 triliun.

Aminudin menyebut BGN menerima anggaran sekitar Rp85 triliun pada 2025, namun serapannya hanya sekitar 60 persen atau Rp61 triliun.

KPK menilai kondisi ini penuh risiko. “Kondisi ini sangat rentan terjadi, minimal kalau kita lihat dari sisi tata kelola akan berantakan. Lembaga baru berdiri, infrastrukturnya belum siap, organisasinya dan regulasinya juga belum siap, sudah mendapat amanah cukup besar dengan anggaran jumbo,” ungkap Aminudin.

KPK mencatat sedikitnya delapan persoalan utama dalam pelaksanaan MBG, mulai dari potensi konflik kepentingan, rekrutmen yang belum transparan, hingga ekosistem program yang belum terbangun secara sistematis.

Baca Juga:
FGSNI Kritik Anggaran Pendidikan: Kemenag Hanya Jadi Objek Kebijakan

KPK telah mengirimkan rekomendasi ke BGN pada 17 Maret 2026 dan meminta penyusunan rencana aksi. BGN merespons pada 22 April, namun rencana aksi tersebut hingga kini masih disusun.

Istana Tepis Klaim Pemotongan

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan tidak ada pemangkasan anggaran pendidikan akibat program MBG. Menurutnya, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN atau Rp769,1 triliun telah disepakati bersama pemerintah dan DPR sejak tahun lalu, termasuk rincian peruntukannya.

“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Semuanya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah dan dibuat lebih detail,” ujar Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (27/2/2026).

Ia juga menyebut pemerintah merenovasi 16 ribu sekolah pada 2025 dengan anggaran sekitar Rp17 triliun, serta mendistribusikan 280.000 unit televisi digital ke sekolah-sekolah pada 2026.

Baca Juga:
BRIN dan Guru Besar FK UI Dukung Ambulans Udara Prabowo

Perdebatan antara KPK dan Istana kini menempatkan publik pada satu pertanyaan konkret: mampukah BGN membuktikan transparansi pengelolaan Rp268 triliun — tanpa mengorbankan mutu layanan pendidikan dan kesehatan yang sudah ada?***