KPK ungkap pemangku kepentingan pendidikan dan kesehatan mulai “berteriak” setelah anggaran mereka dialihkan ke program MBG senilai Rp268 triliun.
KOSONGSATU.ID — KPK mengungkap sejumlah pemangku kepentingan di sektor pendidikan dan kesehatan mulai mengeluhkan anggarannya dipotong untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin saat memaparkan kajian Direktorat Monitoring KPK dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (20/5/2026).
“Sumber pendanaan MBG ini diambil dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan ekonomi. Ini yang menyebabkan beberapa [pemangku kepentingan] yang selama ini mengampu pendidikan, kesehatan itu, ya, sedikit berteriak,” kata Aminudin.
Ia bahkan mengaku mendengar langsung keluhan itu dari rekannya. “Saya kebetulan punya teman di antaranya yang bergerak di sektor pendidikan: ‘Kok anggaran kami dipakai untuk itu ya?'” tuturnya.
BGN: Lembaga Baru, Anggaran Raksasa
Pemerintah menetapkan anggaran BGN yang masuk ke dalam komponen anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun pada 2026, sebagaimana termaktub dalam Perpres Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026. Secara keseluruhan, BGN mendapatkan alokasi Rp268 triliun.
Aminudin menyebut BGN menerima anggaran sekitar Rp85 triliun pada 2025, namun serapannya hanya sekitar 60 persen atau Rp61 triliun.
KPK menilai kondisi ini penuh risiko. “Kondisi ini sangat rentan terjadi, minimal kalau kita lihat dari sisi tata kelola akan berantakan. Lembaga baru berdiri, infrastrukturnya belum siap, organisasinya dan regulasinya juga belum siap, sudah mendapat amanah cukup besar dengan anggaran jumbo,” ungkap Aminudin.
KPK mencatat sedikitnya delapan persoalan utama dalam pelaksanaan MBG, mulai dari potensi konflik kepentingan, rekrutmen yang belum transparan, hingga ekosistem program yang belum terbangun secara sistematis.
KPK telah mengirimkan rekomendasi ke BGN pada 17 Maret 2026 dan meminta penyusunan rencana aksi. BGN merespons pada 22 April, namun rencana aksi tersebut hingga kini masih disusun.
Istana Tepis Klaim Pemotongan
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan tidak ada pemangkasan anggaran pendidikan akibat program MBG. Menurutnya, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN atau Rp769,1 triliun telah disepakati bersama pemerintah dan DPR sejak tahun lalu, termasuk rincian peruntukannya.
Tinggalkan Balasan