Fitnah terhadap pesantren bukan hal baru—ia warisan penjajahan yang kini hidup lagi lewat layar media.
KOSONGSATU.ID—Framing negatif terhadap santri dan pesantren makin gencar belakangan ini. Lembaga pendidikan asli Nusantara yang la raiba fih—tak diragukan sedikit pun konsistensi amal jariyahnya bagi Indonesia—dicap feodal, sarang bullying, bahkan tempat pelecehan seksual.
Narasi-narasi insinuatif ini berjalan sistemik, terstruktur, dan masif. Barangkali ada dirigen, konduktor, dan bohir yang mengatur orkestrasi fitnah terhadap lembaga tua yang selama berabad-abad menjadi benteng moral bangsa.
Dan narasi pendiskreditan pesantren bukan hal baru. Akar fitnah ini sudah membentang jauh ke masa lampau—ke masa penjajahan Belanda.
Jejak Fitnah Sejak Zaman Penjajahan
Dalam potongan berita koran Java Bode abad XIX, tertulis jelas bagaimana pandangan para penjajah terhadap pesantren:
“Sebagaimana tradisi yang berlaku, anak-anak negeri (pribumi) telah menerima pendidikan pelatihan di daerah mereka masing-masing. Akan tetapi, pesantren-pesantren ini terus-menerus menarik para santri untuk belajar di sana, meskipun banyak di antara para santri yang cerdas akan segera melarikan diri begitu mereka melihat tidak ada yang bisa dipelajari di tempat itu… Di beberapa pesantren tidak ada lagi pendidikan yang sungguh-sungguh. Para guru serta murid hanya mempelajari ilmu hitam, di beberapa pesantren seperti di kabupaten Bangkalan, memperlihatkan bagaimana hubungan antara keduanya merupakan sesuatu yang paling menjijikkan.” (Java Bode, abad XIX)
Narasi ini bukan sekadar opini, tapi strategi. Pesantren sengaja digambarkan sebagai sarang kebodohan untuk menjustifikasi misi “peradaban” yang dibawa penjajah.
Pakar bahasa dan hukum Islam, L.W.C. van den Berg—penerus Snouck Hurgronje—mengulang nada serupa dalam bukunya De Mohammedaansche Geestelijkheid en de Geestelijke Goederen op Java en Madoera.
Ia menulis: “Masing-masing santri belajar untuk keperluan mereka sendiri dan jarang belajar bersama-sama. Hanya ketika malam hari mereka berkumpul di koridor utama di mana sang guru mengajar dengan lampu gantung yang primitif.”
Menurut van den Berg, jika seorang kiai wafat, pesantrennya pun akan mati. Ia menyimpulkan pesantren miskin sistem, miskin ilmu.
Padahal, tuduhan itu hanyalah bungkus dari kepentingan besar: membuka ruang bagi pendidikan “modern” ala Barat, agar pengaruh pesantren melemah dan rakyat lebih mudah dikendalikan.
Strategi Penjajahan Menjinakkan Islam
Dari pesantrenlah perlawanan terhadap penjajah banyak berawal. Dari Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa, para kiai Banten yang memimpin perlawanan petani, Kiai Ahmad Ngisa di Banjarnegara, Syekh Jumadil Kubra di Batang, hingga Kiai Kasan Mukmin di Sidoarjo. Mereka semua berakar di pesantren. Di sanalah iman bertemu perlawanan.
Bagi penjajah, pesantren adalah ancaman. Maka mereka menanamkan ide bahwa pendidikan Islam kuno, sementara sekolah modern simbol kemajuan.
Ketika Gubernur Jenderal van der Capellen berkuasa (1816–1826), sekolah-sekolah Belanda mulai diajarkan pada anak pribumi. Bahasa Belanda, Melayu, dan huruf latin jadi alat “pencerahan.” Tapi sejatinya, itu alat kontrol.
Dalam surat edaran tahun 1819, Van der Capellen menulis bahwa kemampuan baca tulis perlu disebarluaskan agar penduduk pribumi “lebih mudah menaati hukum negara.”
Setelahnya, Gubernur Jenderal van den Bosch (1831) menjadikan sekolah gereja sebagai sekolah pemerintah. Urusan pendidikan dan agama disatukan.
Pendidikan Islam makin dipinggirkan. Pemerintah penjajahan sadar: Islam yang kuat berarti semangat anti-penjajahan yang sulit dipadamkan.
Di titik ini, Snouck Hurgronje muncul sebagai arsitek kebijakan. Ia menasihati: “Perkembangan ibadah masyarakat Muslim tak bisa dihindari, biarkan mereka beribadah. Tapi awasi pendidikannya. Sebab dari pesantrenlah sikap anti-penjajahan akan lahir.”
Atas usulnya, lahir kebijakan memisahkan Islam spiritual dari Islam politik. Snouck menyarankan agar kalangan adat dan priyayi diaktifkan untuk menandingi kaum santri.
Dengan begitu, penjajahan bisa menciptakan konflik internal antarpribumi: antara pengikut adat dan pengikut agama.
Pemerintah Hindia Belanda lalu merangkul kalangan priyayi melalui kerja sama kebudayaan dan pendidikan Barat. Anak-anak mereka disekolahkan dengan kurikulum penjajah—bukan untuk berpikir bebas, tapi untuk melestarikan adat dan menolak gerakan santri.
Pada akhirnya, semua kebijakan ini diarahkan untuk melemahkan pendidikan Islam. Snouck bahkan mencatat dalam laporan 1890, sekolah Kristen berkembang lebih cepat dari pesantren. Ia ingin menjadikan Indonesia modern dengan gaya Barat, bukan Indonesia yang berakar pada Islam.
Kebijakan Sekolah Zending dan Ordonansi Guru menjadi puncak dari strategi penjajahan mematikan pesantren secara perlahan.
Kaum Nasionalis yang Berpihak pada Penjajah
Fitnah terhadap pesantren tak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam kalangan nasionalis sendiri.
Gunawan Mangoenkoesumo, dalam Kongres Boedi Oetomo tahun 1930 di Yogyakarta, mengusulkan agar pesantren diawasi ketat. Untung, usulan itu ditolak berkat pembelaan dr. Soetomo yang menegaskan pentingnya pesantren sebagai benteng moral bangsa.
Namun tokoh lain seperti Sutan Takdir Alisyahbana justru menampakkan sikap curiga terhadap pesantren. Ia dikenal berpihak pada penjajah dan kerap mengecam tradisi pesantren yang dianggap “antiintelektual dan antimaterialistik.”
Menurut Takdir, jika pesantren terus dipertahankan, bangsa Indonesia tak akan maju. Opini semacam itu menyebar luas di media massa saat itu—membentuk opini publik bahwa pesantren identik dengan keterbelakangan.
Di sisi lain, tokoh-tokoh seperti dr. Soetomo, dr. Wahidin Soedirohoesodo, Ki Hadjar Dewantara, dan Sutopo Adiseputro membela pesantren. Mereka menulis bahwa pesantren justru pusat penyadaran bangsa, tempat nilai-nilai kemerdekaan disemai jauh sebelum Republik lahir.
Fitnah dari Dalam: Warisan Pandangan Orientalis
Peneliti BRIN, Amin Mudzakkir, pernah menulis di laman Facebook-nya (2023): “Enggak heran dunia keilmuan kita enggak berkembang, cara melihat pesantren abad ke-21 sama dengan cara orientalis melihat pesantren abad ke-19!”
Kini, fitnah terhadap pesantren sering datang dari mereka yang lahir di rahimnya sendiri. Sebagian alumni menarasikan pesantren seolah lembaga tertutup, patriarkal, bahkan berbahaya.
Padahal seperti dikatakan Hannah Arendt, banalitas bukan berasal dari kebencian besar, tapi dari hilangnya daya pikir kritis terhadap kebaikan itu sendiri.
Ironisnya, sebagian orang justru menggunakan media sosial untuk memonetisasi fitnah. Mereka menjual ketakutan, mengubah isu sensitif menjadi fear narrative demi engagement.
Pola ini sama dengan yang dulu dilakukan penjajah: mengubah persepsi publik lewat media. Bedanya, kini alatnya algoritma. Pesantren tetap jadi korban framing yang sama—bedanya hanya medium.
Orang Luar yang Sok Tahu Dalam
Seorang YouTuber bernama Guru Gembul, yang mengaku tak pernah nyantri, pernah berkata dalam videonya: “Kalau ada pencabulan di pesantren, kalau ada santri yang menyembah-nyembah kiai, hampir pasti itu pesantren itu.”
Narasinya dangkal dan ahistoris. Ia melupakan bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tapi pusat peradaban dan perjuangan.
Dari pesantrenlah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 lahir—fatwa para kiai yang membakar semangat rakyat melawan penjajah.
Kiai dan santri bukan hanya mengajar agama. Mereka menanamkan cinta tanah air, keikhlasan, dan kemandirian. Dari tangan mereka lahir diplomat, menteri, profesor, dan pemimpin bangsa.
Kritik terhadap pesantren tentu sah. Tapi kritik yang baik lahir dari pemahaman dan niat memperbaiki, bukan dari tuduhan dan kebencian.
Pesantren Menjaga Masa Depan Bangsa
Pesantren bukan warisan masa lalu. Ia fondasi moral bangsa. Di dalamnya tumbuh nilai-nilai keikhlasan, kebersamaan, dan penghormatan kepada ilmu—nilai yang makin langka di zaman ini.
Sebelum menghakimi, datanglah dan lihatlah. Sebelum menilai, pahamilah. Karena di balik kesederhanaannya, pesantren menyimpan kebijaksanaan besar.
Pesantren tidak sedang mempertahankan masa lalu. Ia sedang menjaga masa depan Indonesia.***
FAKTA KUNCI
- Surat Edaran Van der Capellen (1819): Menyerukan pendidikan baca-tulis bagi pribumi agar mudah “menaati hukum negara”—strategi halus untuk kontrol sosial.
- Kebijakan Ordonansi Guru (1905): Melemahkan pesantren dengan cara mengatur izin pengajaran agama dan membatasi gerak kiai.
- Snouck Hurgronje (1857–1936): Penasihat utama pemerintah penjajahan Belanda; merancang politik pemisahan Islam spiritual dan Islam politik.
- Resolusi Jihad (22 Oktober 1945): Fatwa para kiai pesantren yang memantik perlawanan rakyat melawan penjajah; menjadi tonggak Hari Santri Nasional.
0 Komentar