Banjir bandang juga menerjang Kabupaten Purbalingga, membawa material lumpur dan batu ke Kecamatan Rembang dan Karangreja. Di Kabupaten Tegal, banjir di kawasan wisata Guci pada 24 Januari 2026 merusak jembatan dan fasilitas wisata, menjadi kejadian kedua setelah banjir akhir Desember 2025.
Walhi Soroti Degradasi Lingkungan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Tengah (Walhi Jawa Tengah) menilai banjir di Jawa Tengah bukan semata akibat curah hujan.
“Krisis ekologis bukan hanya faktor cuaca, tetapi kegagalan tata kelola ruang yang mengabaikan kawasan hulu dan fungsi ekologis,” kata Nur Cholis, Deputi Direktur Walhi Jateng.
Walhi mencatat Jawa Tengah kehilangan tutupan hutan sekitar 11.179 hektar dalam kurun 2014–2024. Deforestasi terbesar terjadi pada 2014–2015 seluas lebih dari 5.100 hektar, disusul periode 2017–2019.
Industri Ekstraktif dan Tata Ruang
Cholis menyoroti masifnya industri ekstraktif, mulai pertambangan, perkebunan skala besar, hingga izin pinjam pakai kawasan hutan. Menurutnya, aktivitas tersebut melemahkan fungsi daerah tangkapan air dan memperbesar risiko banjir.
Catatan Walhi menunjukkan luas IPPKH di Jawa Tengah mencapai 1.546 hektar, izin pertambangan lebih dari 14.000 hektar, dan wilayah kerja panas bumi mencapai 217.341 hektar. Sebagian besar izin berada di kawasan hutan dan sekitar daerah aliran sungai.
Respons Pemerintah Daerah
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah (DLHK) Jateng, Widi Hartanto, mengakui masih terdapat lahan kritis sekitar 317 ribu hektar akibat alih fungsi dan penebangan liar.
Ia menyebut rehabilitasi lahan terus dilakukan, termasuk penghijauan ribuan hektar dan penanaman 2,3 juta bibit mangrove di pesisir utara Jawa Tengah sepanjang 2025.***
1 Komentar