​Pertumbuhan kesadaran nasional ini memuncak lewat kehadiran organisasi Boedi Oetomo dan ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Argumentasi kesejatian bangsa ini kian tak terbantahkan dengan adanya tekanan dekolonisasi internasional dan dukungan negara Asia-Afrika usai Perang Dunia II.

​Hilangnya Jati Diri Bangsa

​Namun, landasan sejarah kebangsaan yang kuat ini berbenturan dengan ironi di era modern. Budayawan Emha Ainun Nadjib menilai jati diri kebangsaan tersebut telah dikikis total oleh praktik sekularisme negara.

Iklan
Baca Juga:
Sejarah Salam Merdeka Soekarno: Jari Terbuka atau Tangan Mengepal?

​Dalam buku terbarunya, Mbah Nun Bertutur, ia menyebut bangsa Indonesia meremehkan kebutuhan manusia terhadap harmoni. Indonesia dinilai tidak pernah memiliki kepemimpinan dengan kematangan nilai kehidupan dan kecanggihan mengelola keragaman.

​Emha menyoroti kegagalan implementasi Sila Pertama Pancasila dalam ranah sosial, politik, hukum, dan budaya. Sejak 1945, para tokoh negara dinilai lebih memfokuskan langkah demi pelampiasan kepentingan golongannya sendiri.

​”Bangsa Indonesia menggembor-gemborkan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi semua perilaku kenegaraan dan langkah-langkah pemerintah adalah salin tempel sekularisme global,” kata Emha menyoroti hilangnya martabat bangsa.

Baca Juga:
Siasat Tiga Jurnalis Selamatkan Bukti Proklamasi dari Sensor Jepang

Membedah sejarah ontologis pembentukan bangsa membuka mata kita bahwa Indonesia lahir dari sebuah diskursus intelektual, kesadaran kolektif, dan perjuangan sistematis yang mematahkan skeptisisme Barat. Sangat disayangkan apabila bangunan bangsa yang kokoh secara sosiologis dan historis ini harus keropos dari dalam akibat hilangnya keteladanan elite politik. Evaluasi kritis yang disampaikan para budayawan menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar merdeka dari penjajahan fisik, tetapi terbebas dari pragmatisme kekuasaan yang mengkhianati nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Penyelenggara negara harus kembali pada jati diri bangsa, menjadikan sejarah sebagai pijakan utama dalam melahirkan kebijakan, bukan sekadar mempraktikkan salin-tempel birokrasi global yang nir-makna.***

​Daftar Pustaka:

  • Hertanto, Ari Wahyudi. (Tanpa Tahun). Menyoal Kata Bangsa dalam Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
  • Nadjib, Emha Ainun. (2021). Mbah Nun Bertutur. Bentang Pustaka.