AS alami shutdown sejak 1 Oktober 2025 usai Kongres gagal sahkan anggaran. Sebanyak 800 ribu pegawai terdampak, layanan publik tersendat, dan ekonomi terancam rugi USD 15 miliar per pekan.
KOSONGSATU.ID — Amerika Serikat kembali menghadapi government shutdown sejak 1 Oktober 2025. Krisis ini terjadi setelah Kongres gagal mengesahkan rancangan undang-undang pendanaan sebelum tenggat akhir tahun fiskal. Akibatnya, ratusan ribu pegawai federal harus menghadapi ketidakpastian, sementara layanan publik non-esensial mulai berhenti beroperasi.
Menurut laporan BBC (1/10), perselisihan kali ini berakar pada perdebatan mengenai subsidi kesehatan bagi imigran. Partai Republik dan Demokrat saling menuding pihak lain menghambat proses pengesahan anggaran.
“Shutdown adalah bentuk kebuntuan politik yang sengaja dipicu untuk menekan lawan politik agar mengalah,” kata pakar kebijakan publik dari Brookings Institution, dikutip dari BBC.
The Guardian mencatat, kebuntuan ini mencerminkan strategi politik jangka pendek di Capitol Hill, di mana anggaran negara dijadikan alat tawar-menawar untuk isu yang lebih luas, dari imigrasi hingga kebijakan sosial.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Dari sisi ekonomi, Gedung Putih memperkirakan kerugian bisa mencapai USD15 miliar per minggu, apabila shutdown berlangsung lama. “Kebuntuan ini menimbulkan risiko besar terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal terakhir 2025,” tulis laporan resmi Gedung Putih, yang dirilis 30 September.
Lembaga pemeringkat kredit juga memberi peringatan keras. Menurut Moody’s, shutdown yang berkepanjangan bisa memperburuk persepsi investor global terhadap keandalan fiskal AS. Apalagi setelah beberapa kali krisis plafon utang mengguncang pasar dalam dua tahun terakhir.
Pegawai Federal dan Layanan Publik
Bagi pekerja federal, shutdown berarti gaji mereka tertunda. CNN melaporkan sekitar 800 ribu pegawai menghadapi risiko furlough, sementara sisanya tetap bekerja tanpa bayaran hingga anggaran baru disahkan.
Dampak juga menjalar ke masyarakat luas. Program pendidikan usia dini Head Start dan bantuan gizi berpotensi terganggu. Kantor NPR melaporkan bahwa layanan administrasi seperti pengurusan izin, pencatatan sipil, hingga izin usaha kecil bisa tertunda di sejumlah negara bagian.
“Bukan hanya pegawai federal, tapi juga kontraktor, pemasok, dan keluarga mereka yang terdampak langsung,” ujar analis ekonomi Goldman Sachs dalam catatan risetnya yang dikutip Reuters.
Krisis Politik yang Berulang
Shutdown bukanlah hal baru dalam politik Amerika. Menurut catatan Congressional Research Service, sejak 1976 pemerintah federal AS sudah mengalami lebih dari 20 kali funding gap atau penutupan sebagian operasi karena kegagalan Kongres mengesahkan anggaran tepat waktu.
Namun, shutdown kali ini dianggap rawan karena terjadi menjelang pemilu paruh waktu dan dalam situasi ekonomi yang rentan.
“Setiap kali ada shutdown, publik melihat Washington tidak bisa bekerja. Ini merusak kepercayaan masyarakat pada institusi negara,” kata William Howell, profesor ilmu politik Universitas Chicago, kepada Associated Press.
Tinggalkan Balasan