Petani Bukan Beban, Mereka Tulang Punggung

Petani tembakau bukan perokok massal. Mereka bukan biang masalah kesehatan publik. Mereka adalah penghasil bahan baku yang menopang APBN. Namun dalam struktur kebijakan saat ini, mereka seolah dianggap surplus yang bisa dibuang kapan saja.

Jika negara tak segera bertindak, daerah penghasil tembakau lain akan menyusul Temanggung. Madura, Wonosobo, Lombok Timur—semuanya bergantung pada pola yang sama: produksi rakyat, pembeli korporasi, dan regulasi dari pusat. Tanpa diversifikasi pembeli, tanpa jaminan harga dasar, dan tanpa intervensi negara yang berpihak, mereka semua akan terseret arus krisis yang sama.

Seruan Keadilan: Kebijakan Harus Ubah Arah

Negara harus mengubah haluan. Kenaikan cukai harus disertai proteksi sektor hulu. Kawasan industri tembakau lokal harus difasilitasi, bukan dihambat. Dan yang terpenting: petani harus diakui sebagai aktor strategis dalam rantai pasok, bukan hanya penerima risiko.

Jika tidak, diskriminasi ini akan terus menjalar—pelan, sistematis, dan mematikan. Bukan hanya pada penghidupan petani, tapi pada kepercayaan mereka terhadap negara yang semestinya melindungi, bukan meninggalkan.

Langit di Temanggung mungkin masih cerah. Tapi nasib petani tembakau di Indonesia kini berada di bawah bayang-bayang mendung kebijakan yang tak adil. Sudah waktunya keadilan bukan hanya jargon, tapi nyata terasa sampai ke ladang-ladang yang menghidupi negeri ini.***