Jika Indonesia serius mengantisipasi krisis, efisiensi harus dimulai dari atas. Rakyat akan lebih rela berkorban jika melihat pemimpinnya lebih dulu mengetatkan ikat pinggang. Logikanya sederhana: lebih adil memotong gaji pejabat daripada mengurangi bantuan sosial untuk masyarakat rentan.
Usulan strategis perlu segera dikaji.
Pertama, terapkan skala prioritas belanja negara. Hentikan sementara proyek-proyek yang tidak mendesak. Alihkan anggaran ke program perlindungan sosial dan ketahanan pangan.
Kedua, dorong fleksibilitas kerja. Pengalaman pandemi membuktikan WFH mampu menekan mobilitas dan konsumsi BBM secara signifikan. Sektor pemerintahan bisa memimpin dengan target 30-40 persen pegawai bekerja dari rumah.
Ketiga, lakukan kampanye hemat energi nasional. Libatkan sektor swasta, komunitas, dan media. Edukasi publik tentang penggunaan listrik dan BBM yang bijak harus masif.
Keempat, perkuat transisi energi. Percepatan penggunaan panel surya, konversi kendaraan listrik, dan diversifikasi sumber energi adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh ditunda.
Yang terpenting, pemerintah harus transparan. Sampaikan kepada publik skenario apa yang sedang disiapkan dan mengapa. Komunikasi publik yang baik akan mencegah kepanikan dan justru membangun rasa gotong royong.
Krisis adalah ujian. Tapi setiap ujian menyimpan peluang. Peluang untuk membangun budaya hemat. Peluang untuk menciptakan birokrasi yang ramping. Peluang untuk menghadirkan pemerintahan yang benar-benar berpihak.
Presiden telah memberi sinyal. Sekarang saatnya bergerak cepat. Waktu tidak berpihak pada mereka yang menunda.***
Tinggalkan Balasan