Krisis energi mengintai. Presiden siapkan skenario darurat. Yang diperlukan kini: eksekusi cepat dan keteladanan.

Oleh: Fajar Anugerah | Penulis KosongSatuID
Iklan

Krisis energi global bukan lagi skenario fiksi. Konflik berkepanjangan di Eropa dan Timur Tengah telah menciptakan gelombang kejut yang sebentar lagi akan mencapai pantai ekonomi Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tepat dengan menginstruksikan kajian antisipatif. Work From Home, pengurangan hari kerja, hingga efisiensi anggaran negara mulai disiapkan. Ini bukan sikap panik. Ini adalah kewaspadaan yang diperlukan seorang nahkoda.

Indonesia tidak boleh terlena. Harga BBM yang melonjak akan merembet ke harga pangan. Daya beli masyarakat tertekan. Inflasi mengintai. Maka, mempercepat wacana menjadi kebijakan konkret adalah keniscayaan.

Baca Juga:
LGBTQ Jadi Ancaman Negara di Atas Kertas, Tanpa Pasal yang Menjeratnya

Namun ada satu poin yang patut diapresiasi dari arahan Presiden: keteladanan.

Presiden menyoroti kebijakan Pakistan yang berani memangkas gaji menteri dan anggota parlemen. Fasilitas mewah dihentikan. Perjalanan dinas ke luar negeri dibekukan. Belanja seremonial dilarang.

Ini momentum yang tepat.

Jika Indonesia serius mengantisipasi krisis, efisiensi harus dimulai dari atas. Rakyat akan lebih rela berkorban jika melihat pemimpinnya lebih dulu mengetatkan ikat pinggang. Logikanya sederhana: lebih adil memotong gaji pejabat daripada mengurangi bantuan sosial untuk masyarakat rentan.

Baca Juga:
Prabowo Targetkan Sisa 250 BUMN, Tutup 750 Tahun Ini

Usulan strategis perlu segera dikaji.

Pertama, terapkan skala prioritas belanja negara. Hentikan sementara proyek-proyek yang tidak mendesak. Alihkan anggaran ke program perlindungan sosial dan ketahanan pangan.

Kedua, dorong fleksibilitas kerja. Pengalaman pandemi membuktikan WFH mampu menekan mobilitas dan konsumsi BBM secara signifikan. Sektor pemerintahan bisa memimpin dengan target 30-40 persen pegawai bekerja dari rumah.

Ketiga, lakukan kampanye hemat energi nasional. Libatkan sektor swasta, komunitas, dan media. Edukasi publik tentang penggunaan listrik dan BBM yang bijak harus masif.

Baca Juga:
Dudung Sebut Istana Siapkan Jalur Hukum Dalang Demo Berbayar

Keempat, perkuat transisi energi. Percepatan penggunaan panel surya, konversi kendaraan listrik, dan diversifikasi sumber energi adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh ditunda.