Waktu warga untuk mengikuti pembahasan kebijakan terbatas. Akses informasi juga belum merata, sehingga sebagian warga kesulitan mencari saluran untuk menyampaikan usul.
KOSONGSATU.ID — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Depok dinilai belum menampung aspirasi dari seluruh kelompok warga. Kesibukan sehari-hari membatasi waktu mereka untuk mengikuti pembahasan kebijakan daerah.
Akses informasi yang belum merata menambah kendala. Sebagian warga masih kesulitan mengetahui ke mana harus menyampaikan usul atau keluhan kepada pemerintah kota.
Kendala itu teridentifikasi dalam diskusi yang digelar tim pengabdian Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia di Ciputat, Kamis, 12 November 2026.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Siswanto, mengatakan anggota dewan perlu menemui warga secara langsung untuk mengetahui persoalan yang mereka hadapi.
“Sehingga aspirasi masyarakat benar-benar menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” kata Siswanto.
Akses Informasi dan Saluran Aspirasi
Salah satu usulan dalam diskusi itu ialah memperluas akses informasi kebijakan daerah. Usulan lainnya ialah melibatkan lebih banyak kelompok warga dalam dialog saat kebijakan masih dirumuskan.
Tim pengabdian akan menggunakan hasil diskusi untuk merancang program yang membantu warga memahami proses penyusunan kebijakan daerah dan cara menyampaikan masukan.
Ketua tim pengabdian, Nurlaili Rahmawati, mengatakan warga perlu mendapat kesempatan untuk terlibat dalam pembahasan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.
“Masyarakat harus memiliki ruang dan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembentukan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka,” ujar Nurlaili.***
Tinggalkan Balasan