Komisi III DPR akan bertemu Kapolri pada 12 November untuk membahas skandal penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo. Empat jenderal telah ditetapkan sebagai tersangka.
KOSONGSATU.ID – Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026). Agenda ini membahas skandal penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Listyo telah diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan melalui Keputusan Presiden. Kapolri Suyudi juga membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.
Penyadapan diduga berlangsung melalui sistem intersepsi Polri sepanjang 2025–2026. Sasaran bukan hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, politisi, pengusaha, jurnalis, hingga aktivis.
Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menyebut penyadapan menyasar ribuan nomor telepon. Amnesty International Indonesia menilai korban bisa mencapai ratusan aktivis dan pembela HAM.
Hukum Penyadapan Belum Selesai
Persoalan struktural yang lebih mendasar belum tersentuh. Undang-undang penyadapan yang komprehensif belum lahir meski Mahkamah Konstitusi memerintahkan hal itu sejak 2010.
Pasal 31 ayat (4) UU ITE dibatalkan MK melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010. MK menegaskan tata cara penyadapan harus diatur dengan undang-undang tersendiri, bukan peraturan pemerintah.
Enam belas tahun berlalu, aturan itu belum juga dibentuk. KUHAP Pasal 136 ayat (2) juga menyerahkan pengaturan penyadapan kepada undang-undang yang tak kunjung lahir.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof OK Saidin, menyoroti praktik di lapangan. Ia merujuk keterangan penyidik bahwa provisioning penyadapan hanya memerlukan izin Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
“Jadi, tidak ada hakim di sana, tidak ada pengawas dari luar,” katanya kepada wartawan belum lama ini.
Ia mengingatkan Pasal 258 KUHP baru mengancam penyadapan melawan hukum, tetapi garis antara tugas dan kejahatan bergantung pada aturan yang belum selesai dibangun.
Kebebasan Sipil Terancam
Ketiadaan payung hukum komprehensif membuat penyadapan rentan disalahgunakan. Amnesty International Indonesia menilai skandal ini bukan semata soal Presiden, tetapi juga penyadapan terhadap politisi, pengusaha, jurnalis, dan aktivis.
Perhimpunan Advokat Indonesia mendesak pembentukan undang-undang penyadapan. Mereka menuntut izin hakim sebelum penyadapan, batas waktu, lembaga pengawas independen, dan perlindungan komunikasi advokat dengan klien.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut kasus ini ujian integritas. Wakil Ketua Ahmad Sahroni menegaskan setiap orang setara di hadapan hukum.
DPR baru menargetkan pembahasan RUU Penyadapan pada Desember 2026. Raker 12 November akan menjadi ujian apakah DPR dan Kapolri hanya mengejar dalang, atau sekaligus membenahi tata kelola penyadapan.***
Tinggalkan Balasan