Karya sinema ini merekam hiruk-pikuk Yerusalem sebelum tragedi Nakba 1948, menyuarakan kisah rakyat yang menolak terhapus dari panggung sejarah.

KOSONGSATU.ID—Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdulfattah A.K. Al-Sattiri, menegaskan penindasan dalam film Palestine 36 adalah penderitaan nyata rakyatnya. Sinema arahan Annemarie Jacir ini diputar di CGV FX Sudirman, Jakarta, Ahad, 26 Juli 2026.

“Apa yang Anda saksikan di film ini masih terjadi hingga sekarang. Saya pernah ditahan selama 18 hari dan dipukul setiap saat,” kata Abdulfattah. Ia mengisahkan kekejaman tentara zionis yang kerap merusak rumah warga pada dini hari.

Sinema ini merekam kehidupan warga Palestina tanpa bertumpu pada satu tokoh sentral. Publik diajak melihat kisah melalui jurnalis perempuan, pemuda pekerja, hingga pendeta yang menjadi martir demi menyelamatkan sesama.

Jejak Sejarah di Layar Lebar

Narasi bermula di tengah semaraknya Yerusalem dan ladang kapas Tepi Barat pada 1936. Kedamaian terkoyak tatkala pendatang mulai mendirikan permukiman dan menggusur tanah warga. Taktik bumi hangus membakar desa-desa yang berani melawan.

Karya yang didanai BBC Film dan British Film Institute ini menorehkan prestasi gemilang. Palestine 36 meraih Film Terbaik di Festival Film Internasional Tokyo 2025 setelah mendapat sambutan meriah di Festival Film Internasional Toronto.

Drama sejarah ini juga menembus daftar pendek 15 besar Academy Awards pada Desember 2025. Pencapaian ini didukung pesohor Hollywood seperti Mark Ruffalo, menyusul kesuksesan film dokumenter No Other Land di ajang yang sama.

Solidaritas Tak Padam

Pemutaran publik di Jakarta digagas Klikfilm, Asosiasi Fana, Dewan Kesenian Jakarta, dan Amnesty International. Puluhan penonton hadir memenuhi dua sesi penayangan kendati aksi penolakan pendudukan Israel di Indonesia mulai meredup.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai gerakan kemanusiaan global kian membesar. “Dukungan terhadap Palestina bukan hanya datang dari negara-negara muslim tapi juga dari negara-negara sekuler,” ujarnya.

Ihwal keadilan, Usman mendesak proses hukum terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Mahkamah Pidana Internasional dilanjutkan. Tindakan negara yang menghambat peradilan merupakan kejahatan terhadap peradaban baru.

Sebelumnya, tentara Israel mengira kekerasan terus-menerus akan memaksa warga Palestina pergi. Namun, penjajah lupa bahwa semangat perlawanan terhadap penindasan telah ditanamkan sejak anak-anak masih berada dalam kandungan.

“Jika Anda melihat mata anak-anak Palestina di Gaza dan Tepi Barat, maka Anda akan percaya bahwa Palestina akan merdeka. Lihatlah mata pemimpin Israel sekarang, penjajah akan kalah,” tegas Abdulfattah.***