Belanda mengendalikan wilayah 58 kali lebih besar dari negaranya tanpa murni mengandalkan militer. Sistem birokrasi korup dan manipulasi elite lokal menjadi senjata utama menguasai Nusantara.
KOSONGSATU.ID – Filolog asal Prancis dan penulis buku Kekuasaan Hindia Belanda, Antoine Cabaton, mengungkap keberhasilan kolonialisme di Nusantara. Ia mencatat negara seluas 12.700 mil persegi itu mampu menguasai 37 juta jiwa.
Cabaton menyebut kekuatan militer bukan faktor tunggal kelanggengan penjajahan Belanda. “Mereka memerintah melalui aristokrasi pribumi itu sendiri, yang membuat rakyat tidak merasa dijajah,” kata Cabaton.
Ihwal sistem ini, pemerintah kolonial menyebutnya sebagai pemerintahan tidak langsung. Penulis sejarah kolonial, Samsudar Makfi, membenarkan bahwa metode ini sudah mengakar kuat sejak era kongsi dagang VOC.
Para penguasa lokal tetap dibiarkan memakai simbol kebesaran feodal dan menerima sembah rakyatnya. Namun di balik layar, mereka sepenuhnya tunduk pada asisten dan residen berkebangsaan Eropa di wilayah tersebut.
Negara Pegawai dan Nepotisme
Sebelumnya, sistem manipulatif ini diwariskan dari pola birokrasi VOC yang sentralistis dan korup. Sejarawan Ong Hok Ham menyebut pemerintah kolonial kemudian menata ulang warisan itu menjadi negara pegawai bergaya modern.
Praktiknya memisahkan korps pegawai Eropa dan bumiputra dengan standar struktural yang berbeda. “Alasan pengangkatan pegawai pribumi berdasarkan pertimbangan praktis belaka untuk menjangkau rakyat bawah,” ujar peneliti Heather Sutherland.
Selain itu, pemerintah kolonial secara sistematis menerapkan segregasi bahasa sebagai instrumen pembatasan sosial. Pribumi sengaja dilarang mempelajari bahasa Belanda selama dua abad agar akses pengetahuan tertutup.
Sebagai gantinya, bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa administrasi resmi di seluruh kepulauan. Kebijakan ini murni dirancang untuk mempermudah koordinasi tanpa harus menunggu penerjemah dari pihak Eropa.
Kegagalan di Tanah Aceh
Meski sistem birokrasi manipulatif ini sukses melumpuhkan Jawa, taktik serupa gagal diterapkan di Aceh. Perang berdarah yang meletus sejak 1873 terus menguras kas, harta, dan korban jiwa dari pihak militer Belanda.
Masyarakat Aceh menolak takluk berkat ikatan identitas, perlawanan teritorial, dan kepemimpinan religius yang solid. Kondisi ini menjadi anomali besar dari strategi pecah belah kolonial yang biasanya mulus beroperasi di daerah lain.
Kuatnya identitas lokal membuat sistem pemerintahan tidak langsung lumpuh sepenuhnya di ujung Sumatra. “Aceh memiliki identitas yang tidak bisa dibelah oleh politik pecah belah karena akar keimanannya terlalu dalam,” kata Cabaton.
Sejarah mencatat bahwa penjajahan paling mematikan tidak selalu datang dengan todongan laras senapan. Ratusan tahun lalu, bangsa ini ditundukkan oleh sistem yang secara perlahan merampas bahasa, pengetahuan, dan harga diri, sambil membiarkan para elitenya mabuk dalam ilusi kekuasaan semu. Jika hari ini kita masih melihat penguasa lokal yang rela menindas rakyatnya sendiri demi melayani kepentingan pihak luar, mungkin sang penjajah memang sudah lama pergi—tetapi warisan mentalnya tetap tertinggal dan terus hidup di antara kita.***
Daftar Pustaka:
- Cabaton, Antoine. (1911). Kekuasaan Hindia Belanda di Jawa, Sumatra, dan Pulau-Pulau Lainnya.
- Furnivall, John Sydenham. (2009). Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk.
- Makfi, Samsudar. (2019). Masa Penjajahan Kolonial. Singkawang: Maraga Borneo Tarigas.
- Noer, Hamka Hendra. (2014). Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ong, Hok Ham. (2002). Dari Soal Priayi Sampai Nyi Blorong.
- Sutherland, Heather. (1983). Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi.
- Ningsih, Widya Lestari. (2022). Sistem Indirect Rule yang Diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda. Kompas.com.
Tinggalkan Balasan