Penggeledahan kantor BGN terjadi saat program MBG disorot karena dugaan jual beli titik dapur dan celah penyelewengan anggaran.
KOSONGSATU.ID – Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu, 3 Juni 2026. Langkah penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu berlangsung sehari setelah Presiden Prabowo Subianto merombak pimpinan lembaga pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, M Jeffry, membenarkan penggeledahan tersebut. “Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN,” kata Jeffry, Rabu, 3 Juni 2026.
Namun, Kejagung belum menjelaskan perkara yang sedang diusut. Belum ada pula keterangan resmi mengenai dokumen atau barang bukti yang disita penyidik dari kantor BGN.
Dugaan Jual Beli Titik Dapur
Sorotan terhadap BGN menguat setelah Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman sebelumnya menyebut adanya celah korupsi dalam program MBG. Salah satu yang ia soroti ialah dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG.
“Banyak celahnya,” kata Dudung seusai bertemu perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026. Ia menyebut akan menelusuri informasi soal jual beli titik SPPG tersebut.
Dudung juga menyatakan Presiden Prabowo menginginkan program MBG berjalan bersih karena memakai uang rakyat. Ia menegaskan setiap penyimpangan harus dipertanggungjawabkan.
Pimpinan BGN Dirombak
Sehari sebelum penggeledahan, Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Dua wakil kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, juga diberhentikan. Posisi kepala BGN kemudian diisi Nanik S Deyang.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan itu merupakan pergantian pimpinan BGN. Pemerintah juga menambah dua wakil kepala baru untuk memperkuat tata kelola lembaga tersebut.
Di tengah proses hukum yang berjalan, Dudung menyatakan akan turun langsung mengevaluasi pelaksanaan MBG, termasuk kualitas makanan dan kasus keracunan di sejumlah daerah. Ia berjanji membuka temuan jika ada bukti kuat penyimpangan.***
Tinggalkan Balasan