Mendagri Tito menanggapi maraknya kepala daerah kena OTT dengan pertanyaan retoris: “Yang milih siapa?” Ia curiga ada masalah sistemik pada rekrutmen pilkada langsung.


KOSONGSATU.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara mengenai maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa bulan terakhir. Ia menilai fenomena ini mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam proses rekrutmen kepala daerah selama ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai mengikuti rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

“Yang Milih Siapa? Rakyat, Kan?”

Dengan nada retoris, Tito melontarkan pertanyaan sederhana namun mendasar terkait deretan kepala daerah yang kini menjadi tersangka kasus korupsi.

“Jawaban saya cuma satu aja: yang milih siapa? Udah, gitu aja. Yang milih siapa? Rakyat. Iya, kan?” ujar Tito kepada wartawan.

Menurutnya, fakta bahwa para kepala daerah yang ditangkap KPK merupakan hasil dari pemilihan langsung (pilkada) membuka pertanyaan besar tentang efektivitas mekanisme rekrutmen saat ini.

“Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung? Dan ternyata enggak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus. Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini (terkena OTT),” tegasnya.

Bukan Sekadar Kasus Per Kasus, Tapi Masalah Sistemik

Tito menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dilihat sebagai kasus yang berdiri sendiri. Rentetan penangkapan kepala daerah dalam waktu singkat, menurutnya, menjadi alarm akan adanya problem mendasar.

“Ini, kan, udah berapa kali terjadi dalam waktu yang singkat ya. Artinya, kan, ada problem yang sistematis. Ada problem mendasar,” katanya.

Ia menduga salah satu akar masalahnya terletak pada mekanisme rekrutmen. Selain itu, ia juga menyoroti faktor kesejahteraan, moral hazard, hingga integritas para pejabat daerah.

Biaya Politik Mahal, Kualitas Pemimpin Tidak Terjamin

Salah satu sorotan utama Tito adalah tingginya biaya politik dalam sistem Pilkada langsung. Menurutnya, mahalnya ongkos untuk maju dalam kontestasi politik daerah ini menjadi beban yang pada akhirnya “harus dikembalikan” melalui cara-cara yang melanggar hukum.

“Pilkada pemilihan langsung di satu sisi ada yang baik, ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Di antaranya biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik,” ujar Tito.

Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT 2026

Pernyataan Tito ini muncul setelah KPK kembali menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo pada Jumat (10/4/2026) dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Gatut menambah panjang daftar kepala daerah yang ditangkap KPK sepanjang triwulan I 2026. Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya sudah ada enam kepala daerah yang terjaring OTT, yaitu:

  • Wali Kota Madiun, Maidi (19 Januari 2026) – kasus pemerasan dan fee proyek.
  • Bupati Pati, Sudewo (19 Januari 2026) – kasus pemerasan pengisian perangkat desa.
  • Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (4 Maret 2026) – kasus konflik kepentingan pengadaan jasa.
  • Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari (9 Maret 2026) – kasus suap ijon proyek.
  • Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman (14 Maret 2026) – kasus pengumpulan dana THR ilegal.
  • Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (10 April 2026) – kasus pemerasan terhadap pejabat daerah.

Ada Sisi Positif, Namun Perlu Dievaluasi

Meski kritis, Tito mengakui bahwa sistem Pilkada langsung juga memiliki dampak positif, terutama dalam hal demokrasi dan partisipasi rakyat. Namun, ia menekankan bahwa maraknya kasus korupsi saat ini adalah sinyal kuat perlunya evaluasi total.

“Di satu sisi ada baik, ada positifnya, ada juga negatifnya,” pungkasnya .

Kosongsatu.id akan terus memantau perkembangan kasus-kasus korupsi kepala daerah serta dinamika wacana evaluasi sistem Pilkada ke depan.***