Di KTT ASEAN, Prabowo menyebut polisi menyelidiki 104 perusahaan dan meminta maaf atas asap yang mencapai Malaysia serta Singapura.
KOSONGSATU.ID — Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mencabut 17 konsesi perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Pernyataan itu disampaikan dalam sesi pleno KTT ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, Minggu, 15 November 2026. Namun, keterangan kepresidenan belum memuat daftar konsesi yang dicabut.
“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan,” kata Prabowo. Pemerintah belum merinci nama pemegang konsesi, jenis izin, nomor keputusan, dan tanggal pencabutannya.
Apa Arti Angka 104 Perusahaan?
Prabowo menyebut 104 perusahaan sedang diselidiki polisi. Ia juga mengatakan 26 perusahaan dalam penyelidikan, 11 telah didakwa, dan 23 masuk daftar yang akan didakwa.
Belum jelas bagaimana tiga kelompok terakhir dihitung dalam angka 104. Status diselidiki juga berbeda dari status didakwa maupun keputusan pengadilan yang menyatakan bersalah.
Perbedaan angka dan status itu menjadi perhatian dalam penelusuran sebelumnya. Data pencabutan izin yang pernah diumumkan kementerian belum dapat langsung dicocokkan dengan 17 konsesi tersebut.
Sebelum pidato di Manila, polisi telah melaporkan penyidikan perkara karhutla terkait korporasi. Jumlah perkara dalam laporan lama tidak otomatis sama dengan jumlah perusahaan yang disebut Prabowo.
Permintaan Maaf atas Asap Lintas Batas
Prabowo meminta maaf kepada Malaysia dan Singapura atas kabut asap yang mencapai kedua negara. Ia mengatakan Indonesia telah berupaya mengendalikan kebakaran.
Menurut transkrip pidatonya, pemerintah mengerahkan 71.000 petugas. Prabowo menyebut 16 orang meninggal dan dua helikopter hilang selama penanganan karhutla.
Pemerintah juga disebut menyiapkan lembaga dan program baru untuk memperkuat pencegahan. Bentuk lembaga, jadwal pembentukan, serta anggarannya belum dijelaskan dalam keterangan tersebut.
Pelaksanaan pencabutan konsesi akan lebih mudah diperiksa publik jika pemerintah membuka daftar perusahaan dan keputusan izinnya. Dampak asap bagi warga Indonesia juga pernah disorot dalam liputan sebelumnya.***




Tinggalkan Balasan