Bambang Rukminto meminta penyidik memeriksa transaksi keuangan dan jejak digital untuk mengetahui siapa yang mengendalikan dan mengambil manfaat dari penyadapan.
KOSONGSATU.ID — Pengamat kepolisian Bambang Rukminto meminta Polri menelusuri aliran dana dan jejak digital dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya pada Sabtu, 14 November 2026, pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) itu mengatakan penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaksana.
Menurut Bambang, penyidik perlu menguji apakah penyadapan didorong kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Salah satu pertanyaannya ialah siapa yang mungkin mendapat keuntungan dari hasil sadapan.
“Pertanyaannya adalah siapa penerima manfaat ekonomi tersebut? Apakah kelompok itu saja, atau ada pihak eksternal di luar kelompok?” kata Bambang.
Ia menekankan bahwa kemungkinan motif ekonomi belum membuktikan adanya jual beli data. Menurut dia, penyidik perlu mencocokkan keterangan saksi dengan catatan komunikasi dan transaksi keuangan.
“Dan semua itu harus terungkap, jangan sampai berhenti pada LSP dan kawan-kawannya saja,” ujarnya, merujuk pada mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Polri Telusuri Perintah dan Penghapusan Data
Dalam rapat dengan Komisi III DPR pada Kamis, 12 November 2026, Kapolri Suyudi Ario Seto menyebut Listyo diduga memberi perintah dan menerima hasil akhir penyadapan.
Menurut Bareskrim, nomor Presiden diduga dimasukkan ke sistem penyadapan resmi Polri tanpa surat dari penyidik.
Suyudi juga menyebut data hasil sadapan diduga dihapus dari dua sistem.
Dalam rapat yang sama, anggota Komisi III Aboe Bakar Alhabsyi meminta Polri menelusuri ke mana hasil sadapan diteruskan.
Proses Etik Terpisah dari Perkara Pidana
Bambang mengatakan Listyo dapat dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti melanggar kode etik Polri. Menurut dia, sanksi internal tidak menghapus proses pidana. ***
Tinggalkan Balasan