Di sisi teknologi, BMKG tengah mengembangkan Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi atau Earthquake Early Warning System (EEWS) yang saat ini masih dalam tahap uji coba di empat provinsi: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Lampung. Sistem ini mengintegrasikan 222 sensor dan dirancang untuk mendeteksi gelombang primer gempa sebelum getaran dirasakan masyarakat — memberi jeda waktu krusial untuk tindakan penyelamatan dini. Dalam evaluasi 2022–2025, tingkat keberhasilan sistem mencapai 88,82% dari 143 kejadian gempa yang diuji.
Yang Belum Berubah
Masalahnya, regulasi yang baik di atas kertas tidak otomatis mengubah perilaku di lapangan. BMKG sendiri menegaskan perlunya pengetatan pengawasan penerapan building code dan audit struktur bangunan vital — seperti sekolah, rumah sakit, dan gedung publik — di daerah rawan gempa. Fakta bahwa gempa Cianjur 2022 masih merobohkan ribuan bangunan warga dan gedung sekolah menunjukkan pekerjaan rumah itu belum selesai.
Ada pula soal jangkauan. EEWS baru menjangkau empat provinsi di Jawa dan Lampung — sementara Indonesia berada di kawasan tektonik paling aktif di dunia, dengan ratusan sesar aktif tersebar dari Aceh hingga Papua. Dan seperti yang ditunjukkan blackout Sumatera pekan lalu — ketika satu gangguan di jaringan transmisi Jambi mampu melumpuhkan 9 provinsi sekaligus — infrastruktur Indonesia masih rentan terhadap kegagalan berantai. Sistem kelistrikan dan sistem mitigasi bencana punya masalah yang sama: terkonsentrasi, minim redundansi, dan terlalu bergantung pada satu titik.
Dua puluh tahun adalah waktu yang cukup untuk belajar. Apakah Indonesia sudah belajar cukup? Belum sepenuhnya — tapi arahnya sudah lebih jelas dari sebelumnya.***
Tinggalkan Balasan