Kesepakatan trilateral ini menetapkan bahwa serangan militer terhadap salah satu negara anggota akan memicu respons kolektif dari ketiganya.
KOSONGSATU.ID – Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengonfirmasi penandatanganan Pakta Pertahanan Makkah antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Penandatanganan pakta dilakukan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Istana Al-Safa, Makkah, pada Jumat, 7 Agustus 2026.
Ihwal pelaksanaan kesepakatan yang menyerupai Pasal 5 NATO ini, respons terhadap ancaman tidak serta-merta berwujud pengerahan pasukan secara otomatis. Langkah strategis yang akan diambil selalu disesuaikan dengan tingkat krisis di lapangan.
“Bantuan dapat berupa berbagi intelijen, dukungan logistik, bantuan militer, atau bentuk dukungan lain yang diputuskan melalui konsultasi politik,” kata Fidan kepada Reuters.
Sistem Pertahanan Kolektif
Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki menyatakan kesepakatan ini dirancang untuk memperkuat daya tangkal kolektif. Dasar perjanjian bertumpu pada hubungan historis, solidaritas Islam, dan kerja sama keamanan yang telah lama terjalin.
Selain klausul serangan bersama, pakta tersebut mencakup perluasan kerja sama militer lintas negara. Ketiga pihak sepakat meningkatkan interoperabilitas militer, mengembangkan industri pertahanan, menggelar pelatihan, dan berbagi teknologi bersenjata.
Selain itu, negara-negara anggota menyepakati pembentukan mekanisme kelembagaan yang bersifat permanen. Dewan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan akan dibentuk sebagai forum pengambilan keputusan, dilengkapi oleh Sekretariat Permanen yang berkedudukan di Arab Saudi.
Status Defensif dan Stabilitas Kawasan
Pemerintah Turki menegaskan bahwa kesepakatan Makkah murni bersifat defensif, berlandaskan hak membela diri pada Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pakta ini dipastikan bukan blok militer konfrontatif yang menargetkan negara mana pun.
Associated Press melaporkan bahwa ketiga negara penggagas juga membuka ruang bagi negara bervisi serupa untuk bergabung pada masa mendatang. Keanggotaan Turki di NATO dinilai tidak akan tumpang tindih, melainkan saling melengkapi dengan kehadiran pakta ini.
Sebelumnya, Perjanjian Makkah lahir di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Kawasan tersebut kini menghadapi tantangan keamanan kompleks yang melibatkan campur tangan Amerika Serikat, Israel, Iran, serta beragam kelompok bersenjata regional.
“Kerja sama ini merupakan hasil diplomasi jangka panjang untuk membangun kerangka keamanan bersama dalam menghadapi meningkatnya ancaman regional dan internasional,” kata seorang pejabat Turki anonim kepada Anadolu Agency.***
Tinggalkan Balasan