DPR dan Pengamat mengkritik prioritas anggaran pemerintah yang menaikkan tunjangan pertahanan saat para guru masih hidup dalam keterbatasan ekonomi.
KOSONGSATU.ID — Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah meningkatkan gaji pendidik. Desakan ini merespons kenaikan tunjangan kinerja bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai Kementerian Pertahanan.
Lalu menegaskan pihaknya menghormati kenaikan tunjangan aparat tersebut. Namun, ia mengingatkan masih banyak pendidik yang hidup di tengah impitan dan keterbatasan ekonomi. “Peningkatan kesejahteraan guru merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa,” ujar Lalu, Selasa, 4 Agustus 2026.
Prioritas Anggaran Pemerintah
Pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Mudiyati Rahmatunnisa, menyoroti prioritas anggaran pemerintah yang berbeda. Dalih keterbatasan fiskal untuk menunda kenaikan gaji guru dinilai tidak konsisten. “Publik pun menangkap adanya standar yang berbeda,” kata Mudiyati.
Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada, Gabriel Lele, menilai wajar jika masyarakat mengkritisi keputusan ini. Ia turut mempertanyakan prioritas kucuran anggaran pada sektor pertahanan tersebut. “Kalau memang peduli kesejahteraan aparatur, ya harusnya diberikan kepada semuanya,” tuturnya.
Pakar administrasi Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang, juga menyoroti skala prioritas pemerintah. Kenaikan tunjangan aparat memang penting, tetapi kesejahteraan guru dinilai lebih mendesak. “Kalau untuk pertahanan, menurut saya diberikan peningkatan nilai pensiun saja,” ucap Dian.
Keadilan dan Komitmen Pendidikan
Ketua Caksana Institute, Wasingatu Zakiyah, mengkritik kebijakan ini terkait keadilan distributif. Peningkatan kesejahteraan aparat diinstruksikan tidak boleh mengorbankan komitmen sektor pendidikan. “Yang teriak guru honorer, sementara yang dinaikkan tunjangannya malah TNI,” tegas Zakiyah.
Pengamat pendidikan UIN Jakarta, Jejen Musfah, menilai pemerintah belum menunjukkan komitmen kuat bagi para pahlawan tanpa tanda jasa. Kesejahteraan pendidik sangat menentukan wajah sumber daya manusia masa depan. “Kalau ingin bangsa ini maju, guru harus disejahterakan,” kata Jejen.
Pakar pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dyah Mutiarin, mengingatkan agar tunjangan diimbangi dengan perbaikan kinerja aparat. Ia menegaskan perhatian bagi pendidik juga tidak boleh terabaikan. “Perhatian terhadap guru dan dosen masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membantah pemerintah telah mengabaikan nasib guru. Ia mengeklaim pemerintah kini tengah menyusun penyesuaian kesejahteraan bagi tenaga pendidik di wilayah tertinggal. “Kita perhatikan mengenai tunjangan bagi mereka di tempat yang tergolong sulit,” tutur Prasetyo.***
Tinggalkan Balasan