Program 3 Juta Rumah yang dipimpin Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah baru tembus 190 ribu unit hingga Agustus 2025. Target raksasa itu menghadapi hambatan klasik: lahan, daya beli, izin, dan data.
KOSONGSATU.ID—Presiden Prabowo Subianto menagih percepatan program hunian rakyat: tiga juta rumah sepanjang masa pemerintahannya. Tugas ini kini dipanggul Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama wakilnya, Fahri Hamzah.
Namun angka di lapangan masih jauh dari target. Per awal Agustus 2025, capaian agregat hanya 190.335 unit. Itu pun gabungan dari rumah yang dibangun dan akad ada 40.967 unit, plus penyaluran KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 149.368 unit.
Untuk mengejar ketertinggalan, Presiden menaikkan kuota FLPP dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit. Maruarar menegaskan dana sudah tersedia. “Tahun ini kita harus gaspol, jangan ada alasan tersendat,” ujarnya, belum lama ini.
Sementara itu, ketika kunjungan ke Maluku, Maruarar menyatakan jika alokasi rumah subsidi di provinsi itu sebanyak 3.000 unit. “Saya harap Gubernur dan kepala daerah bisa segera mendorong agar MBR dan ASN memanfaatkan program rumah subsidi,” kata dia, sebagaimana dikutip dari PKP.go.id (16/9).
Hambatan Klasik yang Kian Berat
Sedangkan menurut Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, masalah proyek ini bukan sekadar angka. Demand atau permintaan, kata dia, masih lemah. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang ragu atau tak mampu menyicil.
Harga tanah melonjak, bisa menyumbang 40 persen harga rumah. Izin pun berlapis, dari pusat hingga daerah, membuat pengembang kerap angkat tangan.
Belum lagi soal data. Tanpa database tunggal tentang siapa yang berhak, di mana lokasi prioritas, dan segmen mana yang paling butuh, pembangunan rawan salah sasaran.
“Kalau data kita berbeda-beda, keputusan kita juga berbeda dan akhirnya program salah sasaran. Karena itu penting sekali mendasarkan kebijakan pada data by name by address,” tegas Fahri, sebagaimana dikutip RealEstat.id (25/8).
Ia bahkan mendorong pembentukan lembaga off-taker khusus perumahan. “Jadi pengembang hanya perlu membangun di tanah yang ditunjuk pemerintah. Pemerintah yang akan men-offtake, persis seperti Bulog mengambil padi dari petani,” jelasnya, sebagaimana dikutip Antara (21/8).
Terobosan: Bank Tanah hingga BSPS
Untuk melawan masalah struktural itu, PKP menyiapkan beberapa jurus. Pertama, Bank Tanah khusus perumahan berbentuk BLU di bawah PKP, agar aset negara bisa dipakai untuk menekan harga lahan.
Kedua, menghidupkan kembali Perumnas sebagai motor utama dengan stok lahan 1.575 hektare, cukup untuk 150 ribu unit rumah.
Ketiga, memperluas akses pembiayaan lewat KUR Perumahan, yang bukan hanya untuk konsumen tapi juga mendukung rantai pasok kontraktor kecil dan UMKM bahan bangunan.
Di sisi lain, pemerintah juga mengandalkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada 2026, program renovasi rumah tak layak huni ini melonjak tajam dengan target 400 ribu unit—naik hampir delapan kali lipat dari tahun ini.
Maruarar menegaskan, arah kebijakan akan berpegang pada data resmi.
“Kami menggunakan data yang akurat, dengan data BPS. Itu kan data yang bisa kita andalkan. Jadi kita tidak salah untuk menyasar target penerimaan portfolio. Arahan Presiden jelas: data yang digunakan hanya dari BPS, dan kami patuh,” katanya, dikutip dari PKP.go.id (16/9).
1 Komentar