Rupiah kembali berguncang. Pakar menyebut ekonomi Indonesia masuk ‘survival mode’ di tengah bayang-bayang krisis 1998 yang kelam.

KOSONGSATU. ID – Di balik angka pertumbuhan ekonomi yang masih dibanggakan pemerintah, realita di lapangan justru memperlihatkan kerentanan struktural yang mengkhawatirkan.

Pelemahan mata uang garuda kali ini dinilai bukan sekadar fluktuasi musiman, melainkan alarm bahaya dari rapuhnya fondasi moneter yang akar masalahnya telah tertanam sejak puluhan tahun silam.

​Bayang-Bayang Kelam 1997 dan Nasib Rupiah Hari Ini

​Kondisi nilai tukar Rupiah belakangan ini memicu kekhawatiran besar bagi banyak pihak. Bukan sekadar fluktuasi biasa, pelemahan mata uang garuda ini mulai dibandingkan dengan tragedi moneter 1997/1998.

Ekonom senior, Ichsanuddin Noorsy, menilai bahwa akar masalah ini bermula sejak Indonesia menganut sistem kurs mengambang bebas (free floating exchange rate) pada 14 Agustus 1997.

Iklan
Baca Juga:
Tabungan Katanya Tumbuh, tapi Rakyat Kecil Malah Menambah Utang

​Menurut Noorsy, saat ini Rupiah bukan lagi sekadar alat tukar, melainkan telah menjadi komoditas spekulasi yang nasibnya ditentukan di pasar global seperti New York atau London. Krisis yang bermula dari spekulasi di Singapura pada masa lalu kini bertransformasi menjadi ancaman baru yang lebih kompleks.

​“Merujuk kejatuhan Rupiah saat ini, banyak kalangan bahkan kecerdasan buatan sekalipun membandingkannya dengan kondisi 1997/1998,” ujar Ichsanuddin Noorsy dalam analisisnya: https://rmol.id/publika/read/2026/05/13/706983/lima-penyebab-rupiah-ambruk

Ia menekankan bahwa kerentanan Indonesia kini berada di posisi ketiga tertinggi menurut World Risk Index 2025 dengan skor 39,8.

​Fase ‘Survival Mode’ dan Kelumpuhan Ekonomi

​Noorsy mengungkapkan hal yang mengejutkan: otoritas keuangan seolah “malu-malu” mengakui bahwa Indonesia kini berada dalam fase survival mode. Dalam terminologi medis, kondisi ini ibarat pasien yang berada di Unit Khusus Perawatan—setingkat di atas Unit Gawat Darurat (UGD).

Baca Juga:
Menyikapi Proyeksi Pertumbuhan 5,7 Persen BI: Ketika Realisme Ekonomi Bertemu Harapan

​”Semua kemampuan kedokteran medis dikerahkan untuk mengatasi sebab musabab penyakit,” jelasnya. Ia menyoroti tujuh indikator kelumpuhan ekonomi, di mana perbankan lebih memilih membeli SBN atau SBRI daripada menyalurkan kredit ke sektor riil.

Beban inflasi akibat dorongan biaya (cost push inflation) dan ketergantungan tinggi pada impor energi semakin mempersempit ruang kebijakan bagi otoritas fiskal dan moneter.

​Selengkapnya mengenai analisis ini dapat dilihat pada rujukan buku Bangsa Terbelah (Jakarta, Feb 2019).

​Angka Pertumbuhan 5,61% yang Dianggap Semu

​Di tengah kelesuan ini, pemerintah justru membanggakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim angka ini sebagai bukti ketangguhan ekonomi. Namun, klaim tersebut dimentahkan oleh ekonom Dipo Satria Ramli.

Baca Juga:
BI-China Perluas Transaksi Rupiah, DPR Soroti Dolar AS

​Dipo menjelaskan bahwa angka 5,61 persen tersebut merupakan data historis hingga Maret 2026 yang baru dipublikasikan pada Mei. Ada jeda waktu yang membuat data tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi lapangan saat ini.

​“Mungkin di bulan Maret kita baik-baik saja. Sampai Maret kita baik-baik saja, tapi akhir Mei yang justru sangat berbahaya,” tegas Dipo Satria Ramli dalam sebuah diskusi di Kanal YouTube Awalil Rizky:

Menurut Dipo, pertumbuhan di Triwulan I 2026 lebih disebabkan oleh low base effect dan lonjakan belanja pemerintah untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), bukan karena penguatan daya beli masyarakat yang murni.

​Kolonisasi Mental dan Jalan Terjal Kemandirian

​Persoalan struktural menjadi tembok besar bagi kedaulatan Rupiah. Ketergantungan pada suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) membuat Indonesia terjebak dalam posisi rule taker atau penerima hukum. Setiap kali Dolar menguat, Bank Indonesia cenderung mengekor dengan menaikkan suku bunga, yang ironisnya justru mencekik sektor riil domestik.

​Noorsy menyebut fenomena ini sebagai “kolonisasi mental”. Indonesia seolah hanya mengejar pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s atau S&P agar dianggap “ramah pasar”, sementara penderitaan ekonomi rakyat kecil terus berlanjut.

Tanpa adanya keberanian untuk memutus belenggu struktural dan beralih dari ekonomi virtual menuju kedaulatan produksi, klaim pertumbuhan ekonomi akan tetap menjadi angka semu. Rakyat Indonesia kini berada di persimpangan jalan: terus bermimpi di tengah hari atau mulai bangun untuk menata ulang sistem yang lebih mandiri. ***