Dari zaman Jayabaya hingga Prabowo kini, mesianisme politik Indonesia terus berulang. Pemimpin berganti, harapan diperbaharui, tapi pola kekecewaannya selalu sama. Ada apa?
KOSONGSATU.ID — Angka itu datang tanpa basa-basi. Survei Indopol pada 9 Juni 2026 menyebut kepuasan publik terhadap Prabowo Subianto 59,75 persen. Anjlok lebih dari 20 poin dibanding Litbang Kompas Januari 2025, yang mencatat 80,9 persen.
Poltracking merilis angka berbeda: 72,2 persen. Selisih itu bercerita tentang publik yang terbelah. Kepercayaan tak lagi bulat. Yang membuat keduanya sepakat hanyalah arahnya: tren sedang tidak baik-baik saja.
Penyebabnya bukan geopolitik. Sekitar 37,48 persen responden Indopol mengaku ekonomi keluarganya memburuk. Hampir separuh — 48,86 persen — merasakan langsung gigitan pelemahan rupiah.
Dan 15,76 persen menyoroti sedikitnya ruang bagi anak muda untuk sekadar mendapat pekerjaan. Bukan krisis baru. Tapi luka lama yang kembali menganga.
Pola ini bukan kekhasan zaman Prabowo. Ia sudah berulang berabad-abad. Akarnya bisa dilacak jauh ke abad ke-12, ke sebuah kerajaan kecil di tepi Sungai Brantas.
Jayabaya dan Janji yang Tak Pernah Kedaluwarsa
Maharaja Jayabaya memerintah Kadiri sekitar 1135–1157. Ramalannya — Jangka Jayabaya — dilestarikan turun-temurun bukan sebagai arsip, melainkan sebagai pegangan hidup.
Yang paling tahan zaman adalah ramalan tentang Ratu Adil. Prediksi tentang sosok pemimpin bijaksana yang akan muncul, memiliki kekuatan besar, dan menyatukan rakyat yang terpecah.
Konsep ini bukan dongeng. Ia hidup. Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Megawati — masing-masing menjadi tumpuan harapan, dan oleh pendukungnya dianggap sebagai penjelmaan Ratu Adil.
Setiap pergantian pemimpin membawa gelombang baru harapan mesianik. Dan setiap gelombang itu, tanpa kecuali, akhirnya surut.
Hampir seabad setelah Jayabaya, Ronggowarsito menulis Serat Kalatidha — cermin paling jujur atas fenomena ini. “Kalatidha” berarti “zaman keraguan”. Masa suram di mana nilai-nilai luhur tak lagi punya tempat berdiri.
Bait ketujuhnya paling sering dikutip, dan paling sering terasa aktual: “Amenangi zaman edan, ewuh aya ing pambudi” — hidup di zaman gila, serba susah mengambil sikap.
Zaman berganti. Kutipan itu tidak.
Dari “Putra Sang Fajar” ke “Mas Bowo”
Urutan kepemimpinan nasional adalah juga urutan narasi mesianik yang terus diperbarui. Soekarno dijuluki “Putra Sang Fajar” — lahir saat fajar, simbol kebangkitan dari kegelapan penjajah.
Soeharto masuk dengan narasi lebih pragmatis: “Bapak Pembangunan.” Repelita. Stabilitas. Penyelamat dari kekacauan Orde Lama. Untuk waktu yang lama, klaim itu terasa masuk akal.
Reformasi mengganti layar panggung. Gus Dur hadir sebagai negarawan pluralis, Megawati sebagai pewaris perjuangan. Lalu Jokowi menjadi framing paling egaliter yang pernah ada.
Pemimpin dari wong cilik. Anti-establishment. Tukang kayu dari Solo yang naik ke Istana tanpa latar militer maupun dinasti politik.
Kini giliran Prabowo. Narasi relawannya konsisten: pemimpin tegas yang berani melawan mafia ekonomi dan sumber daya alam. Pejuang, bukan politisi biasa.
Setiap narasi terasa segar saat pertama diluncurkan. Dan setiap kali, realita perlahan menepisnya.
Mengapa Pola Ini Tak Pernah Putus?
Ada dua penjelasan struktural yang saling mengunci. Pertama, dari sisi budaya, masyarakat yang tumbuh dalam tradisi paternalistik cenderung menitipkan harapan kolektif kepada satu figur, bukan kepada sistem.
Sindhunata, penulis Ratu Adil: Ramalan Jayabaya dan Sejarah Perlawanan Wong Cilik, menegaskan bahwa Ratu Adil sejatinya bukan datang sebagai person, melainkan sebagai pendekatan terhadap realitas demokrasi.
Tapi publik selalu lebih mudah memproyeksikan harapan ke sebuah wajah. Bukan ke sebuah mekanisme.
Kedua, dari sisi politik, elite selalu punya insentif membangun narasi mesianik. Pemimpin yang dikonstruksi sebagai “utusan zaman” lebih sulit dikritik. Mengkritiknya seolah mengkritik takdir.
Situasi makin rumit ketika kepercayaan investor goyah dan kredibilitas kebijakan tergerus. Masyarakat kembali merasa tak punya tempat bersandar selain sosok berikutnya.
Lingkaran itu pun berputar lagi.
Bangun Sistem, Bukan Menunggu Ratu
Mungkin Ronggowarsito sudah memberikan jawabannya 160 tahun lalu, jauh sebelum ada lembaga survei atau debat capres.
Dalam Serat Kalatidha, ia tidak menawarkan sosok penyelamat. Ia menawarkan sikap: waspada, sadar, tidak mudah hanyut.
Seberuntungnya orang yang lupa — lebih beruntung orang yang ingat dan tetap terjaga.
Selama rakyat masih menunggu Ratu Adil berikutnya, siklus ini tidak akan berhenti. Karena Ratu Adil tidak pernah datang untuk selamanya.
Yang datang hanya satu periode — lalu pergi, meninggalkan harapan yang harus diletakkan di bahu orang berikutnya.
Jawabannya mungkin sederhana, tapi belum pernah benar-benar dicoba: bukan pemimpin yang lebih sempurna, melainkan sistem yang tidak bergantung pada ada atau tidaknya sang ratu.***
Rujukan
- Indopol Survey & Consulting, Survei Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Prabowo Subianto, 9 Juni 2026. Poltracking
- Indonesia, Survei Nasional: Evaluasi Pemerintahan Prabowo, Mei–Juni 2026.
- Litbang Kompas, Survei Kepuasan Publik, Januari 2025.
- Ronggowarsito, Serat Kalatidha, abad ke-19.
- Sindhunata, Ratu Adil: Ramalan Jayabaya dan Sejarah Perlawanan Wong Cilik (Gramedia, 2000).
Tinggalkan Balasan