Danantara belum membuka perincian mengenai perusahaan yang ditutup, digabungkan, dilepas, atau hanya mengalami perubahan struktur organisasi.
Target BUMN Dipangkas Menjadi 250 Entitas
Pemerintah sebelumnya menargetkan jumlah entitas dalam ekosistem BUMN dikurangi dari lebih dari 1.000 menjadi sekitar 250. Target tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kelompok perusahaan negara yang lebih efisien, transparan, dan mudah diawasi.
Pada Maret 2026, Prabowo juga menyoroti struktur Pertamina yang disebut memiliki sekitar 200 anak dan cucu perusahaan. Ia mempertanyakan banyaknya lapisan korporasi serta keterbatasan pengawasan terhadap perusahaan pada tingkat paling bawah.
Struktur usaha berlapis dapat dibutuhkan untuk memisahkan bidang bisnis, risiko, pendanaan, ataupun wilayah operasi. Namun, semakin panjang rantai korporasi, semakin besar pula risiko tumpang tindih fungsi, pembengkakan biaya manajemen, transaksi antarpihak terafiliasi, dan lambatnya pengambilan keputusan.
Efisiensi Tidak Cukup Diukur dari Jumlah Perusahaan
Perampingan BUMN tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah perusahaan yang dihapus. Pemerintah perlu menunjukkan besaran penghematan, fungsi yang dihilangkan, aset dan utang yang dialihkan, serta dampaknya terhadap pekerja dan pelayanan energi.
Keterbukaan juga diperlukan untuk memastikan konsolidasi tidak sekadar memindahkan aset dan kewajiban dari satu perusahaan ke perusahaan lain.
Laporan keuangan setiap entitas, transaksi dengan pihak berelasi, jumlah direksi dan komisaris, serta dasar pemilihan perusahaan yang dipertahankan perlu dapat diperiksa publik.
Proses perampingan juga harus memperhitungkan kontrak dengan mitra usaha, kewajiban terhadap kreditur, status pekerja, serta kelangsungan proyek yang sedang berjalan.
Berkaitan dengan Agenda B50 dan Bioetanol
Dalam rapat di Hambalang, Direktur Utama Pertamina turut melaporkan perkembangan program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan pada Juli 2026. Ia juga menyampaikan kesiapan infrastruktur Pertamina untuk menjalankan program mandatori bioetanol pemerintah.
Tinggalkan Balasan