Produksi Meningkat, Impor Anjlok
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi 2024 sebesar 53,14 juta ton GKG, turun tipis 1,55 persen dibanding 2023. Tapi memasuki 2025, tanda-tanda pemulihan terlihat. Estimasi Mei 2025 setara 2,87 juta ton beras, lebih tinggi dari periode sama tahun sebelumnya.
Dari sisi impor, data BPS menunjukkan penurunan tajam. Januari–Februari 2025 hanya masuk 95,94 ribu ton beras, anjlok 89 persen dibanding tahun sebelumnya. Tren ini disebut pemerintah sebagai bukti bahwa ketahanan pangan bergerak ke arah swasembada.
Harga Masih Membandel
Meski stok tebal dan operasi pasar gencar, harga beras tetap sulit dikendalikan. BPS mencatat inflasi Juli 2025 sebesar 0,30 persen, dengan beras sebagai salah satu pendorong utama. Harga di penggilingan naik 2,71 persen dibanding bulan sebelumnya.
Di banyak pasar, beras medium dan premium masih dijual di atas HET. Kondisi ini membuat masyarakat mengeluh. Di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, pedagang menuturkan harga terus merangkak meski pemerintah mengklaim pasokan aman.
DPR dan Ekonom Bersuara
Komisi IV DPR tidak tinggal diam. Dalam rapat kerja 19 Agustus, Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, mendesak percepatan distribusi beras SPHP. “Jangan sampai stok besar tapi harga tetap tinggi,” katanya.
Dari kalangan ekonom, Izzudin Al Farras Adha, Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM di INDEF menyambut baik MBG yang dinilai bisa memberi multiplier effect pada ekonomi lokal. Namun ia mengingatkan risiko fiskal. “Kalau tata kelola tidak rapi, anggaran ratusan triliun bisa jadi beban,” ujarnya, pada 16 Agustus.
Investasi di Hulu: Pupuk dan Irigasi
Pemerintah juga menyiapkan bantalan di hulu. Subsidi pupuk tahun ini mencapai 9,55 juta ton, dengan realisasi 3,27 juta ton hingga 10 Juni. Kementerian PUPR menargetkan rehabilitasi 45 ribu hektare jaringan irigasi sepanjang 2025.
Kebijakan ini diharapkan memperkuat produktivitas pertanian, sehingga tekanan impor makin berkurang.
RAPBN 2026: Menuju Swasembada
Dalam RAPBN 2026, pemerintah menyiapkan Rp164,4 triliun khusus ketahanan pangan. Fokusnya jelas: memperkuat stok Bulog, memperluas pupuk bersubsidi, mencetak sawah baru, serta mendorong swasembada beras dan jagung.
“Agenda 2026 adalah konsolidasi. Kita ingin pangan bukan hanya cukup, tapi stabil,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memaparkan RAPBN di DPR.
Tinggalkan Balasan