MBG diklaim tembus 20 juta penerima, Bulog berhasil menyimpan 4 juta ton, dan bansos hampir tuntas. Tapi DPR, Bapanas, dan INDEF melihat PR besar di hilir.
KOSONGSATU.ID—Presiden Prabowo Subianto tersenyum ketika menyampaikan Pidato RAPBN 2026 di gedung DPR pada 15 Agustus lalu. Di hadapan para legislator, ia mengumumkan capaian yang disebutnya monumental.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu janji kampanye andalannya, diklaim sudah menembus 20 juta penerima.
“Hari ini sudah mencapai 20 juta penerima. Target kita adalah 82,9 juta,” kata Prabowo lantang. Pernyataan itu disambut tepuk tangan anggota dewan yang hadir.
Janji Besar Bernama MBG
MBG bukan sekadar program tambahan gizi. Pemerintah menempatkannya sebagai tulang punggung ketahanan pangan sekaligus pembangunan manusia. Anggaran yang digelontorkan pada APBN 2025 mencapai Rp71 triliun, sebuah angka yang langsung menyedot perhatian publik.
Dalam RAPBN 2026, Prabowo bahkan menaikkan skala anggaran MBG hingga Rp335 triliun. Dengan dana sebesar itu, pemerintah menargetkan cakupan meluas ke hampir 83 juta penerima, termasuk anak sekolah, anak pra-sekolah, hingga ibu hamil dan menyusui.
Namun jalan program ini tidak selalu mulus. Pada awal 2025, sejumlah daerah mencatat kasus keracunan makanan di sekolah. Menteri Kesehatan kemudian buru-buru menegaskan perbaikan sistem pengawasan. “Kami perketat standar dapur gizi dan pengawasan mutu sejak Maret,” ujarnya pada 5 Maret.
Klaim Stok Beras Terbesar dalam Sejarah
Selain MBG, pilar lain ketahanan pangan adalah ketersediaan beras. Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut cadangan beras pemerintah (CBP) per 1 Agustus mencapai 3,97 juta ton. “Ini stok tertinggi dalam sejarah,” katanya dalam konferensi pers 2 Agustus.
Bulog juga menyerap gabah petani dalam negeri setara 2,78 juta ton, atau hampir 93 persen dari target 3 juta ton sepanjang 2025. Dengan stok sebesar itu, pemerintah merasa percaya diri mampu menahan gejolak harga.
Operasi Pasar dan Bansos Bertubi-tubi
Strategi menahan harga tidak hanya lewat cadangan. Pemerintah menggelontorkan beras operasi pasar atau SPHP ke pasar tradisional dan ritel modern. Per 22 Agustus, realisasi distribusi mencapai 239,5 ribu ton, dengan harga Rp12 ribu per kilogram.
Selain itu, bansos beras 10 kilogram per keluarga juga menjadi bantalan. Dari target 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM), penyaluran sudah mencapai 96 persen pertengahan Agustus.
Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), menambahkan, pemerintah sedang mengkaji ulang harga eceran tertinggi (HET) beras agar sesuai dengan kondisi pasar.
“Penyesuaian HET penting agar intervensi pemerintah lebih efektif,” ujarnya pada 20 Agustus.
Produksi Meningkat, Impor Anjlok
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi 2024 sebesar 53,14 juta ton GKG, turun tipis 1,55 persen dibanding 2023. Tapi memasuki 2025, tanda-tanda pemulihan terlihat. Estimasi Mei 2025 setara 2,87 juta ton beras, lebih tinggi dari periode sama tahun sebelumnya.
Dari sisi impor, data BPS menunjukkan penurunan tajam. Januari–Februari 2025 hanya masuk 95,94 ribu ton beras, anjlok 89 persen dibanding tahun sebelumnya. Tren ini disebut pemerintah sebagai bukti bahwa ketahanan pangan bergerak ke arah swasembada.
Tinggalkan Balasan