Awal Ramadan 2026 (1447 H) di Indonesia berpotensi tidak seragam antara 18 atau 19 Februari.
KOSONGSATU.ID—Umat Muslim di Indonesia diimbau untuk bersiap menghadapi potensi perbedaan awal Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Februari 2026.
Pakar Astronomi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Thomas Djamaluddin, memberikan klarifikasi mendalam mengenai akar penyebab perbedaan tersebut.
Menurut Prof. Thomas, masyarakat perlu memahami bahwa ketidaksamaan tanggal ini bukan disebabkan oleh kesalahan hitung atau perbedaan data astronomi yang digunakan oleh berbagai pihak.
Benturan Dua Paradigma
Prof. Thomas menegaskan bahwa data posisi bulan yang digunakan oleh para ahli astronomi di Indonesia sebenarnya sama. Masalah utamanya terletak pada paradigma atau kriteria yang digunakan dalam menetapkan apakah posisi tersebut sudah dianggap masuk bulan baru atau belum.
”Perbedaan kali ini bukan disebabkan oleh data astronomi yang berbeda, melainkan perbedaan paradigma dalam menentukan posisi bulan,” tegas Prof. Thomas Djamaluddin dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/2/2026).
Lokal vs Global
Lebih lanjut, ia membedakan dua pendekatan utama yang sering memicu perbedaan di Indonesia:
Pertama, pendekatan hilal lokal. Pendekatan ini mensyaratkan hilal harus terlihat di wilayah Indonesia (visibilitas lokal). Berdasarkan data astronomi pada tanggal 17 Februari, posisi bulan di Indonesia masih berada di bawah ufuk, sehingga secara kriteria lokal, bulan baru belum dimulai.
Kedua, pendekatan hilal global. Pendekatan ini menganggap awal bulan baru sah jika hilal sudah terlihat di bagian mana pun di dunia. Secara global, pada tanggal 17 Februari tersebut, hilal diperkirakan sudah memenuhi syarat terlihat di wilayah Alaska.
Dampak pada Penentuan Tanggal
Karena adanya dua “kacamata” yang berbeda ini, sebagian kelompok yang merujuk pada visibilitas global mungkin akan memulai tanggal baru lebih awal, sementara yang memegang prinsip visibilitas lokal (seperti kriteria MABIMS yang dianut pemerintah) akan menunggu hingga bulan benar-benar tampak di wilayah Indonesia.
Prof. Thomas berharap masyarakat dapat menyikapi perbedaan ini dengan bijak, sambil terus mendorong upaya unifikasi kalender Islam agar tercipta keseragaman di masa depan.
Pentingnya Unifikasi Kalender
Lebih lanjut, Thomas menekankan bahwa penyatuan kalender Hijriah bukan sekadar masalah teknis astronomi, melainkan upaya menjaga harmoni umat. Ia optimis bahwa edukasi yang terus dilakukan kepada masyarakat terkait sains astronomi akan membuahkan hasil.
”Kita terus mengupayakan adanya unifikasi kalender Islam global maupun nasional. Dengan kriteria yang sama, perbedaan yang sering memicu kebingungan di masyarakat bisa kita hindari. Sains hadir untuk memberikan kepastian,” tambahnya.
Pemerintah Gunakan Kriteria MABIMS dan Sidang Isbat
Kementerian Agama RI akan tetap berpegang pada hasil Sidang Isbat yang dijadwalkan pada 17 Februari 2026. Indonesia saat ini menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang menetapkan: tinggi hilal minimal 3 derajat, dan elongasi minimal 6,4 derajat.
Berdasarkan data BMKG, posisi hilal pada 17 Februari masih di bawah ufuk (minus), sehingga kemungkinan besar pemerintah akan menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Sikap Muhammadiyah dan NU
Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki estimasi yang berbeda berdasarkan metode masing-masing. Muhammadiyah telah resmi menetapkan awal Ramadan pada Rabu, 18 Februari 2026 mengacu pada Kalender Hijriah Global Tunggal.
Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) masih menunggu hasil rukyatul hilal di lapangan. Namun, kalender internal NU (Almanak NU) memperkirakan awal puasa jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Imbauan untuk Saling Menghormati
Pemerintah dan para tokoh agama mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah meski terjadi perbedaan tanggal. Perbedaan ini merupakan hasil dari ijtihad ilmiah yang didasari oleh dasar hukum dan ilmu astronomi yang kuat.
Potensi perbedaan awal Ramadan 1447 H menjadi pengingat akan kekayaan metode penanggalan Islam di Indonesia.
Sementara Muhammadiyah telah menetapkan tanggal 18 Februari, pemerintah dan NU cenderung menunggu hasil observasi lapangan yang kemungkinan besar mengarah pada tanggal 19 Februari. Masyarakat diharapkan menunggu pengumuman resmi dari Sidang Isbat Kemenag RI.***
0 Komentar