Sejarah kelahiran Soekarno di Ploso tak lagi berhenti sebagai perdebatan arsip, melainkan mulai dibaca sebagai modal sosial yang berpotensi mengubah wajah kesejahteraan Jombang bagian utara.
KOSONGSATU.ID—Pengamat kesejahteraan sosial dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, M. Izzul Haq, menilai temuan sejarah yang menyebut Soekarno lahir di Ploso, Jombang, memiliki makna jauh melampaui ranah akademik. Bagi pria yang akrab disapa Gus Izzul itu, sejarah—jika diakui dan dikelola secara serius—dapat menjadi sumber daya pembangunan yang konkret.
Dalam perspektif kesejahteraan sosial, kata Gus Izzul, sejarah bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah modal kultural yang mampu menumbuhkan identitas kolektif dan rasa memiliki masyarakat terhadap ruang hidupnya. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Jombang dinilai perlu merespons temuan ini secara sistematis: menetapkan situs-situs terkait sebagai cagar budaya, memberi perlindungan hukum, dan dalam jangka panjang mendorong pengakuan internasional melalui UNESCO.
Langkah tersebut, menurutnya, penting bukan hanya demi pelestarian sejarah nasional, tetapi juga untuk membangun kebanggaan sosial masyarakat Jombang bagian utara—wilayah yang selama ini kerap berada di pinggir narasi besar sejarah Indonesia.
Gus Izzul melihat pengembangan wisata sejarah Bung Karno di Ploso sebagai strategi pemberdayaan warga. Pembangunan, ujarnya, seharusnya tidak berhenti pada infrastruktur, melainkan memperkuat kapasitas masyarakat dan memperluas akses ekonomi. Dalam skema itu, wisata edukasi sejarah berpotensi menggerakkan UMKM lokal, membuka ruang kerja baru, sekaligus mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan destinasi berbasis komunitas.
Jika dirancang inklusif dan berkelanjutan, sejarah Bung Karno tidak akan berhenti sebagai monumen masa lalu. Ia bisa berubah menjadi jalan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Jombang—hari ini dan di masa depan.
Menunggu Keseriusan Pemerintah Daerah
Nada serupa disampaikan pegiat sejarah Jombang, Arif Yulianto. Ia mengingatkan Kabupaten Jombang agar tidak membiarkan narasi kelahiran Bung Karno di Ploso mengendap sebagai wacana akademik semata. Bagi Arif, temuan ini adalah aset budaya yang memiliki daya ungkit ekonomi dan simbolik, jika dikelola dengan kebijakan nyata.
Menurutnya, respons pemerintah daerah semestinya tidak berhenti pada pengakuan formal. Narasi sejarah, kata Arif, perlu diterjemahkan menjadi komitmen pembangunan berbasis budaya—dari penataan kawasan, pengelolaan situs, hingga strategi pariwisata yang berpihak pada masyarakat.
Kajian Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Jombang serta penelusuran sejumlah sejarawan menyebut Bung Karno diyakini lahir di Ploso Jombang pada 6 Juni 1902. Keyakinan itu didukung data tertulis dan cerita tutur yang hidup di masyarakat. Bagi Arif, fakta tersebut semestinya menjadi kebanggaan besar daerah, mengingat Bung Karno adalah proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia.
Namun, persoalan belum selesai. Bekas rumah kelahiran Bung Karno di Ploso hingga kini masih berstatus milik pribadi. Kondisi ini, menurut Arif, membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Ia menilai, bila diperlukan, pembelian aset oleh pemerintah bisa menjadi langkah awal agar jejak sejarah bangsa itu diperlakukan secara layak dan berjangka panjang.
Tinggalkan Balasan