Saifullah mengatakan pendamping di lapangan harus mencari anak jalanan dan anak putus sekolah untuk kemudian menjalani asesmen sebelum masuk program.
Dari sekitar 400 anak jalanan yang telah dijangkau pemerintah, sebanyak 300 anak disebut telah melewati asesmen dan memenuhi syarat untuk mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat.
Lebih dari 100 anak lainnya masih membutuhkan penyetaraan atau matrikulasi di sentra Kementerian Sosial. Sebagian dari mereka belum dapat membaca, memiliki persoalan kesehatan, atau menghadapi kendala lain sebelum mengikuti pendidikan formal.
Program rintisan antara lain memanfaatkan bangunan pemerintah yang sudah tersedia. Di Tangerang, misalnya, fasilitas milik Kementerian Perhubungan di kawasan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Untuk wilayah Banten, Teddy mengatakan pemerintah berencana menghadirkan dua sekolah baru dan enam sekolah dengan format rintisan.
Ekspansi pada akhir Agustus menjadi tahap penting untuk menguji kemampuan pemerintah memperbesar program. Dengan jumlah siswa saat ini sekitar 43 ribu orang, pemerintah harus menambah lebih dari 100 ribu peserta untuk mencapai target sedikitnya 150 ribu siswa pada 2027.
Selain pembangunan fisik, pencapaian target tersebut akan bergantung pada kesiapan guru dan pengelola, fasilitas asrama, proses asesmen calon siswa, serta kemampuan pemerintah menjangkau anak-anak yang selama ini tidak tercatat atau telah keluar dari sistem pendidikan formal.***
Tinggalkan Balasan