Saat ini lebih dari 43 ribu siswa telah mengikuti Sekolah Rakyat. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki sedikitnya satu gedung permanen dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa.
KOSONGSATU.ID — Pemerintah menargetkan jumlah siswa yang mengikuti program Sekolah Rakyat meningkat menjadi lebih dari 150 ribu orang pada 2027, dari lebih dari 43 ribu siswa saat ini.
Perluasan program akan berlangsung dalam waktu dekat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan sedikitnya 50 hingga 100 Sekolah Rakyat baru ditargetkan mulai aktif pada akhir Agustus 2026 atau setelah peringatan HUT Kemerdekaan Bangsa Indonesia.
“Jadi, mulai aktif itu akhir Agustus 2026 setelah HUT RI, 50 sampai 100 unit sekolah baru akan jadi di seluruh Indonesia,” kata Teddy seusai meninjau Sekolah Rakyat rintisan di kawasan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Sekolah yang akan dioperasikan tersebut sebagian menggunakan skema rintisan. Pemerintah memilih mekanisme itu agar anak-anak yang menjadi sasaran program tidak harus menunggu pembangunan gedung permanen yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu tahun.
Sekolah Rakyat merupakan satuan pendidikan berbasis asrama yang menyelenggarakan pendidikan formal tingkat dasar dan/atau menengah. Berdasarkan regulasi Kementerian Sosial, program tersebut diperuntukkan antara lain bagi peserta didik dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan rentan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah memiliki target yang lebih besar setelah perluasan sekolah rintisan. Setiap kabupaten/kota ditargetkan memiliki sedikitnya satu gedung permanen Sekolah Rakyat dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa.
Saat ini, jumlah peserta Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 43 ribu siswa. Apabila pembangunan gedung permanen berjalan sesuai rencana, pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi lebih dari 150 ribu siswa pada 2027.
Menjangkau Anak Jalanan dan Putus Sekolah
Perluasan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada pembangunan gedung. Pemerintah juga harus menjaring anak-anak yang selama ini berada di luar sistem pendidikan formal.
Saifullah mengatakan pendamping di lapangan harus mencari anak jalanan dan anak putus sekolah untuk kemudian menjalani asesmen sebelum masuk program.
Dari sekitar 400 anak jalanan yang telah dijangkau pemerintah, sebanyak 300 anak disebut telah melewati asesmen dan memenuhi syarat untuk mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat.
Lebih dari 100 anak lainnya masih membutuhkan penyetaraan atau matrikulasi di sentra Kementerian Sosial. Sebagian dari mereka belum dapat membaca, memiliki persoalan kesehatan, atau menghadapi kendala lain sebelum mengikuti pendidikan formal.
Program rintisan antara lain memanfaatkan bangunan pemerintah yang sudah tersedia. Di Tangerang, misalnya, fasilitas milik Kementerian Perhubungan di kawasan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Untuk wilayah Banten, Teddy mengatakan pemerintah berencana menghadirkan dua sekolah baru dan enam sekolah dengan format rintisan.
Ekspansi pada akhir Agustus menjadi tahap penting untuk menguji kemampuan pemerintah memperbesar program. Dengan jumlah siswa saat ini sekitar 43 ribu orang, pemerintah harus menambah lebih dari 100 ribu peserta untuk mencapai target sedikitnya 150 ribu siswa pada 2027.
Selain pembangunan fisik, pencapaian target tersebut akan bergantung pada kesiapan guru dan pengelola, fasilitas asrama, proses asesmen calon siswa, serta kemampuan pemerintah menjangkau anak-anak yang selama ini tidak tercatat atau telah keluar dari sistem pendidikan formal.***
Tinggalkan Balasan