Kementerian PKP targetkan renovasi 2 juta rumah lewat BSPS tahun 2025—jumlah terbesar sepanjang sejarah. Fokus bantuan menyasar wilayah pesisir, desa, dan kota. Anggaran tembus Rp45,5 triliun.
KOSONGSATU.ID—Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan renovasi dua juta rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2025. Jika disetujui, ini akan menjadi program renovasi rumah terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, menyebut angka tersebut melampaui jauh kuota tertinggi selama era Presiden Joko Widodo yang hanya mencapai 233.000 unit per tahun. Adapun kuota BSPS tahun ini hanya 38.504 unit dengan anggaran Rp850 miliar.
“Kuota 2 juta unit akan jadi yang terbesar sepanjang sejarah kalau disetujui. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas rumah masyarakat tidak layak huni,” kata Fitrah di Jakarta, Jumat (11/7).
Program BSPS tahun depan akan menyasar wilayah pesisir dengan porsi terbesar, yakni 670.000 unit. Sementara wilayah pedesaan dan perkotaan masing-masing mendapat alokasi 665.000 unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan telah mengalokasikan lebih dari 90% anggaran kementeriannya atau sekitar Rp45,55 triliun untuk BSPS. Total usulan anggaran tahun depan naik menjadi Rp49,85 triliun, termasuk untuk pembangunan rusun dan penataan permukiman.
Tak hanya BSPS, Maruarar juga mengusulkan kenaikan kuota rumah bersubsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 350.000 menjadi 500.000 unit, atau naik hampir 43%. “Kalau usulan ini dipenuhi, target 2,5 juta rumah jadi modal dasar. Sisanya akan disuplai oleh CSR, pengembang swasta, dan pembangunan mandiri,” ujarnya dalam rapat dengan DPR, Kamis (10/7).
Selain itu, Kementerian PKP juga mengalokasikan dana Rp1,67 triliun untuk pembangunan rusun baru, termasuk di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Otonomi Baru Papua dengan total 3.047 unit.
Untuk penanganan kawasan kumuh, disiapkan anggaran Rp660 miliar dari total Rp950 miliar bidang permukiman. Program ini mencakup penataan 225 hektare area kumuh dan pemasangan 30.000 unit sanitasi.
Maruarar menutup dengan kabar penting: Presiden Prabowo telah menyetujui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor perumahan senilai Rp130 triliun. Ia menyebut hal ini sebagai bukti keberpihakan nyata pemerintah terhadap rakyat dalam hal kepemilikan rumah.*
Tinggalkan Balasan