Pemenuhan pangan rakyat bukan sekadar karitatif, melainkan instrumen politik kuno untuk menjaga wahyu keprabon, fondasi kedaulatan, dan stabilitas negara di Nusantara.

Iklan

KOSONGSATU.ID — Ketua Himpunan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (Hima FIB UGM), Baskara Mahardika, menegaskan tradisi pemenuhan pangan rakyat telah menjadi fondasi stabilitas politik sejak era Majapahit dan Mataram. Kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral pemimpin Nusantara.

“Kedaulatan sebuah bangsa tidak dimulai dari tajamnya ujung tombak militer, melainkan dari penuhnya piring rakyat di seluruh pelosok negeri,” kata Baskara, menjelaskan filosofi pangan kuno, dikutip dari Majalah Artefak, Arkeologi Kuliner Edisi 2021 | Vol. 36 No. 1.

Ihwal tradisi kepedulian sosial ini bermula jauh pada abad ke-13. Para penguasa Nusantara saat itu mulai membangun sistem irigasi masif dan lumbung desa sebagai cadangan strategis untuk menghadapi masa paceklik.

Baca Juga:
Praperadilan: Hak Semua Orang, Tapi Paling Lancar Buat Eks Pejabat

Dapur Kedaulatan Majapahit

Pada masa Kerajaan Majapahit, kedaulatan pangan dijaga ketat melalui lumbung desa dan ritual sedekah bumi. Hasil bumi dibagikan untuk memastikan perut rakyat tetap kenyang. Siapa yang memegang kendali pangan, dialah pemegang kendali suara rakyat.

Membiarkan rakyat kelaparan adalah kematian politik mutlak bagi seorang raja. Kelaparan dianggap sebagai indikator utama hilangnya wahyu keprabon atau restu langit, yang menandakan berakhirnya mandat kekuasaan sang pemimpin secara de facto.

Bukti arkeologis di situs Trowulan menunjukkan masifnya aktivitas pengolahan pangan kerajaan. Relief candi dan naskah Negarakretagama juga mencatat perjamuan besar yang membagikan olahan protein dan sayuran secara gratis kepada masyarakat luas.

Transformasi Dapur Sultan Agung

Sebelumnya, tradisi pemenuhan gizi ini disempurnakan secara terpusat pada era Kesultanan Mataram. Sultan Agung menginisiasi Sedekah Ramadan yang bertransformasi menjadi dapur umum berskala raksasa, dikelola langsung secara profesional oleh abdi dalem keraton.

Baca Juga:
Jejak Sumpah Pejabat: Dari Kutukan Prasasti Menuju Pemakzulan Konstitusional

Menu yang disajikan tidak sembarangan dan kaya standar gizi. Rakyat menerima nasi putih pulen dari lumbung kerajaan, sayur lodeh padat rempah, serta olahan protein hewani yang berasal dari hasil ternak lokal berkualitas tinggi.

“Dapur istana Mataram dikelola terorganisir layaknya sistem dapur umum modern. Pembagian tugas dari mengurus bahan mentah, memasak, hingga pengemasan dilakukan sangat efisien,” ujar Baskara menjelaskan operasional harian.

Distribusi makanan dilakukan menggunakan gerobak sapi dan pikulan kayu yang dimobilisasi secara terukur. Sultan Agung memanfaatkan jaringan birokrasi lurah dan demang agar pasokan gizi ini berhasil menjangkau pelosok desa terpencil.

Akar Pohon Kekuasaan

Selain itu, sasaran prioritas program ini dirancang menyentuh kelompok paling rentan. Rakyat miskin, santri, ulama, hingga musafir berkumpul di sekitar alun-alun dan Masjid Keraton untuk menerima distribusi makanan menjelang waktu berbuka puasa.

Baca Juga:
Majapahit Terapkan Hukuman Mati dan Perampasan Aset bagi Koruptor

Sultan Agung selalu mengumpamakan rakyat sebagai akar dan raja sebagai pohon. Jika akar tersebut kering kerontang akibat kelaparan yang melanda, pohon kekuasaan dipastikan akan segera tumbang dan hancur berantakan.

Kini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai repetisi panjang sejarah tersebut. Perbedaannya, sistem modern berjalan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dirancang berdasarkan standar ilmu kesehatan publik nasional.

Kebijakan gizi hari ini tidak boleh terjebak sekadar menjadi proyek populis sesaat penghabis anggaran semata. Evaluasi sejarah mengingatkan kita bahwa ketahanan pangan harus menjadi wujud nyata keadilan sosial, bukan sebatas komoditas elektoral para elite.

Sistem birokrasi boleh berubah menjadi lebih modern, tetapi tanggung jawab moral penguasa untuk memastikan piring rakyatnya selalu penuh tidak akan pernah usang.***

Daftar Rujukan:

  • de Graaf, H. J. (1990). Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung. (Terjemahan Pustaka Utama Grafiti & KITLV). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. (Referensi mengenai birokrasi, legitimasi kekuasaan, dan kondisi sosial Mataram era Sultan Agung).
  • Himpunan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (Hima FIB UGM). (n.d.). Kajian Arkeologi Kuliner: Bukti Kemakmuran Pangan dan Sistem Lumbung Era Majapahit. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
  • Muljana, S. (2006). Tafsir Sejarah Nagarakretagama. Yogyakarta: LKiS. (Analisis atas naskah Kakawin Nagarakretagama karya Mpu Prapanca tahun 1365, yang mencatat tentang perjamuan agung raja, pembagian makanan bagi rakyat, dan kondisi lumbung Majapahit).
  • Olthof, W. L. (2014). Babad Tanah Jawi: Mulai dari Nabi Adam Sampai Tahun 1647. Yogyakarta: Penerbit Narasi. (Manuskrip klasik yang memuat konsep Wahyu Keprabon, legitimasi raja-raja Jawa, dan perumpamaan kekuasaan di era Mataram).
  • Rahman, F. (2016). Jejak Rasa Nusantara: Sejarah Makanan Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (Buku rujukan utama arkeologi dan sejarah kuliner yang membahas evolusi makanan, rempah, dan lumbung pangan di Nusantara).
  • The Royal Roots of Indonesia’s Free Nutrition Program. (2026, 4 Agustus). Laporan Riset Sejarah Program Kesejahteraan Sosial di Indonesia.