Pungutan Liar Era Kolonial

Iklan

Sistem hukum radikal tersebut luntur ketika serikat dagang Belanda mengambil alih Nusantara. Sejarawan Ong Hok Ham menyebut pungutan liar lumrah akibat pejabat tak diberi upah layak. VOC memaksa mereka mencari penghasilan mandiri.

“Dalam sejarah kita terdapat contoh di mana seorang bawahan dapat menjamu rajanya secara lebih mewah,” kata Ong Hok Ham dalam karyanya. Si penarik pajak kerap kali lebih kaya dari pangeran karena memeras rakyat. Praktik ini menghancurkan VOC.

Ihwal asal mula budaya korupsi, pakar politik Mada Sukmajati membantah jika hal itu sepenuhnya warisan Belanda. Faktor internal seperti rendahnya kesadaran hukum turut berperan besar. Budaya patronase dan nepotisme telah berkembang sejak lama.

Baca Juga:
Teknologi Pewarnaan Kuno Nusantara Setara Emas, Perempuan Pegang Kendali

Sebelumnya, tokoh hukum Mahfud Md menilai hukuman mati bagi koruptor pada era modern sebenarnya telah diatur dalam undang-undang. “Hanya saja hukuman mati itu dilakukan jika koruptor itu beraksi dalam keadaan krisis,” kata Mahfud.

Sejarawan Universitas Negeri Yogyakarta, Miftakhuddin, menilai regulasi zaman kerajaan hingga masa kolonial memberi pelajaran penting. Penindakan kejahatan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar pengawasan publik berjalan efektif.

Hukum Majapahit memberikan perlindungan mutlak bagi warga yang menindak pejabat korup yang berusaha melarikan diri dari pengadilan. “Apabila ia dibunuh orang, pembunuhnya tidak akan digugat,” demikian bunyi kutipan dalam teks Kitab Kutaramanawa.

Leluhur Nusantara pada masa Majapahit telah merumuskan instrumen hukum yang melihat tindak pidana korupsi bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan pengkhianatan terhadap negara. Ketegasan tanpa pandang bulu dalam Kitab Kutaramanawa—mulai dari vonis mati hingga miskinisasi koruptor—menjadi cermin krusial bagi sistem penegakan hukum modern di Indonesia. Kegigihan budaya korupsi yang melintasi era kerajaan hingga runtuhnya VOC membuktikan bahwa reformasi regulasi harus berjalan seiring dengan pembenahan moral dan pengawasan aktif masyarakat.***

Baca Juga:
Bantah Foto Penangkapan Diponegoro 1830, Patra Padi Ungkap Fakta Sejarah

Daftar Pustaka:

  • Aspinall, E. (2014). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Cornell University Press.
  • Boestamantri, I. (2018). Corruption and bribery in Indonesia: history, perception and prevention. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 21(2), 1-8.
  • Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The Political Economy of Divided Islands: Unified Geographies, Multiple Polities. Springer.
  • (Tanpa Tahun). Kolonialisme: Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni. Universitas Negeri Yogyakarta.
  • Muljana, Slamet. (1967). Perundang-undangan Madjapahit.
  • Ong Hok Ham. (Tanpa Tahun). Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang.
  • Ramdhani, M. A. (2018). Corruption and culture in Indonesia. Social Sciences, 7(8), 138.
  • Sidel, J. T. (2005). Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia. Cornell University Press.