Ledakan SPBE di Bekasi: Jarak Rumah dan Tangki Gas Hanya Tiga Meter, Tata Ruang Dievaluasi Total

Evaluasi AMDAL Mendesak

Dampak jangka panjang dari tragedi mematikan ini wajib menjadi pemicu pemerintah daerah untuk mengevaluasi secara radikal. Aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kota Bekasi harus segera ditinjau ulang.

Keberadaan kompleks SPBE tanpa adanya zona penyangga (buffer zone) yang memadai merupakan pelanggaran fatal terhadap prinsip utama keselamatan lingkungan perumahan.

Baca Juga:

Prabowo Perintahkan Pertamina dan PLN Pangkas Anak-Cucu Perusahaan

Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, pada Kamis (2/4/2026) tak menampik besarnya kerugian warga sipil akibat kedekatan lokasi yang berisiko ini.

“Kurang lebih ada 14 rumah yang terdampak. Kalau memang itu permukiman, apalagi kepada mereka yang tidak mampu, pasti akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Bekasi,” janjinya.

Janji ganti rugi ini menjadi langkah awal yang baik. Namun, evaluasi total tata letak fasilitas berbahaya tetap menjadi harga mati.

Baca Juga:

Pengungsi Puncak di Mimika Belum Terdata Lengkap

Penyelamatan Dramatis Aset

Beruntung, kelalaian tata ruang ekstrem ini tidak sempat memicu bencana sekunder yang lebih besar. Plt Kepala Disdamkarmat Kota Bekasi, Heryanto, pada Kamis (2/4/2026) memaparkan pasukannya berhasil memblokade jalur api agar tidak menyentuh tangki raksasa.

“Di belakang ada tangki elpiji sekitar 50.000 kilogram. Alhamdulillah bisa kita amankan. Kalau sampai terbakar, itu paling berbahaya,” papar Heryanto saat konferensi darurat.

Saksi mata di lokasi mengungkapkan kepanikan warga luar biasa. Seorang saksi bernama Dio menceritakan, peristiwa bermula dari suara letupan kecil dari arah SPBE. Tiba-tiba, suara keras menyusul. Api langsung menjulang tinggi.

Warga berhamburan keluar rumah. Suasana malam yang semula tenang berubah menjadi hiruk-pikuk teriakan dan tangis.

Pelajaran Mahal bagi Pengambil Kebijakan

Ledakan beruntun di Cimuning menjadi pelajaran sangat mahal bagi para petinggi pengambil kebijakan. Penempatan industri tingkat risiko tinggi di episentrum padatnya hunian penduduk adalah bom waktu raksasa yang terbukti nyata bisa meledak kapan saja.

Revisi perizinan tata ruang wilayah mutlak perlu didorong cepat. Sebab, keselamatan warga tidak bisa lagi dikorbankan hanya demi kemudahan investasi atau kelalaian birokrasi.***