Semua ini dijalankan di bawah satu slogan: fukoku kyōhei — negara kaya, militer kuat.
Indonesia 2026: Potret di Cermin yang Sama
Sekarang mari kita bercermin.
Indonesia 2026 adalah negara yang sudah 80 tahun merdeka, berpenduduk 280 juta jiwa, memiliki sumber daya alam melimpah, dan masuk 20 besar ekonomi terbesar dunia. Angka-angka itu terdengar menjanjikan.
Tapi ada yang tersembunyi di balik angka itu.
Soal industri: Deindustrialisasi di Indonesia terjadi sebelum waktunya — kontribusi industri terhadap PDB merosot dari sekitar 32% pada era 1980–1990-an menjadi hanya 18–19% saat ini, lebih rendah dibanding Vietnam (25%), Malaysia (22%), dan China (27–29%). Kita mengalami kemunduran industri sebelum pernah benar-benar matang secara industri.
Soal manufaktur: Data BPS sepanjang 2024 menunjukkan manufaktur hanya berkontribusi 18,98 persen terhadap total ekonomi Indonesia — sementara UNIDO menyatakan kontribusi manufaktur harus mencapai 25 persen agar pertumbuhan ekonomi bisa sustain di level 8 persen.
Soal SDM: Fenomena sosial #KaburAjaDulu mencerminkan ketidakpuasan generasi muda terhadap kondisi ekonomi dan sosial — menunjukkan potensi brain drain di mana tenaga kerja terampil memilih bekerja di luar negeri. Jepang 1871 mengirim orang terbaik ke luar negeri untuk belajar dan pulang membangun negeri. Indonesia 2025 mengirim orang terbaik ke luar negeri — dan mereka memilih untuk tidak pulang.
Soal komoditas: Indonesia masih menghadapi tantangan menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri, sementara ketergantungan pada ekspor komoditas mentah membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global.
Yang Bisa Dipelajari — dan Yang Tidak Boleh Ditiru
Jujur terhadap sejarah berarti melihat sisi gelapnya juga. Jepang era Meiji bukan model demokrasi. Pemerintah hanya menolerangi kritik yang sangat terbatas. Pendidikan dikontrol ketat oleh negara. Wajib militer diberlakukan. Hak suara dibatasi hanya untuk segelintir orang, sebagian besar kaum kaya.
Dan konsekuensi paling tragisnya: Restorasi Meiji melahirkan Jepang imperialis. Restorasi yang mengubah wajah Jepang menjadi negara modern mendorong Jepang untuk melakukan imperialisme seperti yang dilakukan negara Eropa — dan dampaknya dirasakan negeri-negeri di Asia, termasuk Indonesia.
Jadi yang tidak boleh ditiru adalah modelnya: sentralisasi otoriter, kontrol ketat atas pendidikan dan opini publik, dan ekspansionisme militer.
Yang bisa dipelajari adalah mentalitasnya: bahwa bangsa yang ingin maju harus punya keberanian memilih prioritas, disiplin menginvestasikan sumber daya pada hal-hal fundamental — terutama pendidikan dan industri — serta kejernihan berpikir tentang mana yang diambil dari luar dan mana yang dipertahankan sebagai identitas sendiri.
Titik Kritis yang Sama, Pilihan yang Berbeda
Jepang 1868 dan Indonesia 2025 berbagi satu kesamaan struktural: keduanya berada di titik kritis di mana pilihan hari ini akan menentukan posisi satu generasi ke depan.
Para ahli dari UGM menyimpulkan bahwa dalam jangka pendek Indonesia perlu merevitalisasi kawasan industri dan infrastruktur pendukung; dalam jangka menengah mengembangkan pendidikan vokasi; dan dalam jangka panjang, investasi dalam riset dan inovasi industri menjadi hal yang krusial.
Rekomendasi yang, menariknya, hampir identik dengan apa yang dilakukan Jepang 157 tahun lalu.
Jepang 1868 bergerak karena dipaksa oleh ancaman eksternal — kapal-kapal perang di teluk mereka. Indonesia 2025 juga sedang ditekan dari luar: perang tarif global, persaingan teknologi yang makin tajam, dan ancaman middle income trap yang nyata.
Bedanya, Jepang merespons tekanan itu dengan transformasi menyeluruh yang terencana. Indonesia masih mencari konsensus tentang dari mana harus mulai.
Pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa belajar dari Restorasi Meiji. Pertanyaannya adalah: apakah kita punya keberanian — dan kepemimpinan yang cukup jernih — untuk mulai bergerak sebelum terlambat?***
Tinggalkan Balasan