Pakar Timur Tengah UI Yon Machmudi mengecam keras keputusan Israel yang menolak mendanai rekonstruksi Gaza senilai Rp17 triliun di forum Board of Peace (BoP) pada Ahad (22/2/2026).
KOSONGSATU.ID – Pemerintah Israel secara resmi menolak menyumbang dana rekonstruksi Gaza senilai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp17 triliun) melalui forum Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) pada Ahad (22/2/2026). Yon menyebut Israel mempraktikkan standar ganda yang nyata.
Penolakan Israel ini langsung mendapat sorotan tajam dari akademisi Tanah Air.
Pengamat Timur Tengah sekaligus Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Prof. Yon Machmudi, menilai Israel sengaja lari dari tanggung jawab.
Secara logika, Israel seharusnya mengeluarkan dana paling besar karena agresi militer merekalah yang menghancurkan infrastruktur dan menciptakan krisis kemanusiaan di Gaza. Namun, mereka justru melempar beban perbaikan tersebut kepada komunitas internasional.
Standar Ganda di Bawah Restu Amerika Serikat
Lebih mengejutkan lagi, Amerika Serikat terindikasi kuat melindungi sikap keras kepala Israel. Laporan Radio Angkatan Darat Israel menyebutkan bahwa pemerintah Israel telah menyampaikan keputusan penolakan ini langsung kepada Presiden AS, Donald Trump. Alih-alih menegur, Washington justru membebaskan Tel Aviv dari kewajiban finansial tersebut.
Kondisi ini sangat kontras dengan perlakuan AS terhadap negara lain. Qatar dan Uni Emirat Arab, misalnya, tetap mendapat tuntutan untuk berkontribusi dan telah berkomitmen menyalurkan lebih dari dua miliar dolar AS. Prof. Yon melihat ketimpangan ini sebagai preseden buruk bagi tata kelola internasional.
“Karena terjadi ketidakseimbangan atau standar ganda. Harusnya tegas dalam sebuah organisasi yang berkaitan dengan kontribusi seperti ini,” tegas Ketua Program Studi Doktor Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia itu, Selasa (24/2).
Indonesia Perlu Ambil Sikap Tegas
Menyikapi situasi yang berat sebelah ini, Prof. Yon mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret. Mengingat Indonesia berstatus sebagai anggota forum Dewan Perdamaian Gaza, pemerintah wajib mengevaluasi sejauh mana efektivitas forum tersebut. Apabila BoP hanya menjadi instrumen politik yang menguntungkan Israel dan membiarkan mereka lolos dari jerat akuntabilitas, Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk bersikap.
Tinggalkan Balasan