Juru bicara militer Iran menyatakan Selat Hormuz “tidak akan kembali seperti dulu” dan izin transit “ditentukan oleh kami”. Klaim ini terkonfirmasi oleh data pelayaran internasional, yang mencatat penurunan lalu lintas kapal hingga 90 persen, serta penerapan sistem izin berbayar yang disebut operator sebagai “pos tol.”
KOSONGSATU.ID – Kepastian bahwa Iran secara resmi menguasai Selat Hormuz dan menerapkan sistem izin bagi kapal yang melintas didasarkan pada pernyataan resmi militer Iran, data Lloyd’s List, serta pengakuan Israel atas tewasnya komandan yang bertanggung jawab atas penutupan selat tersebut.
Juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, secara tegas menyatakan bahwa situasi di selat tidak akan kembali seperti masa lalu dan izin transit akan ditentukan oleh Iran. Pernyataan ini disampaikan kepada Anadolu Ajansı pada 25 Maret 2026.
“Api di bawah harga minyak telah dinyalakan, dan tingkatnya ada di tangan kami,” ujar Zolfaghari.
Penolakan Iran terhadap proposal 15 poin AS yang disampaikan melalui mediator juga menegaskan kembali klaim kedaulatan atas jalur strategis tersebut.
Data Pelayaran: Hanya 150 Kapal dalam Sebulan
Data dari Lloyd’s List Intelligence menunjukkan bahwa lalu lintas melalui Selat Hormuz turun 90 persen sejak perang dimulai 28 Februari. Hanya sekitar 150 kapal—termasuk tanker dan kontainer—yang telah melintas hingga 26 Maret. Angka yang setara dengan lalu lintas normal dalam satu hari sebelum konflik.
New Straits Times melaporkan bahwa 26 kapal tercatat melintas melalui rute baru di sekitar Pulau Larak, perairan teritorial Iran, sejak 13 Maret. Setelah 15 Maret, tidak ada transit melalui rute normal yang tercatat.
Mekanisme “Pos Tol” Berbayar Yuan
Lloyd’s List mengungkap sistem yang diterapkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengharuskan kapal menghubungi perantara yang disetujui, menyerahkan dokumentasi lengkap (identifikasi, kepemilikan, manifes kargo, tujuan, daftar kru), lalu menerima kode verifikasi dan dikawal melalui satu koridor terkendali.
“Meskipun tidak semua kapal membayar tol secara langsung, setidaknya dua kapal telah melakukannya dan pembayarannya diselesaikan dalam yuan,” demikian laporan Lloyd’s List Intelligence.
Pembayaran dalam yuan memungkinkan Iran menghindari pelanggaran sanksi AS sekaligus memperkuat hubungan ekonomi dengan China.
Israel Klaim Tewaskan Komandan IRGC Navy
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi pada 26 Maret bahwa Laksamana Alireza Tangsiri, Komandan IRGC Navy, tewas dalam serangan di Bandar Abbas.
“Kami terus menyerang target-target rezim teroris Iran dengan kekuatan penuh. Tadi malam, kami melenyapkan Komandan Angkatan Laut IRGC. Pria ini memiliki banyak darah di tangannya; dia juga orang yang memimpin penutupan Selat Hormuz.,” ujar Netanyahu.
Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyebut Tangsiri “bertanggung jawab langsung” atas penutupan selat.
Reaksi Internasional: “Terrorisme Ekonomi”
Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Jasem Al Budaiwi, menyatakan bahwa penutupan Selat Hormuz “telah melintasi semua garis merah” dan mengancam pertumbuhan ekonomi global.
Sultan al-Jaber, CEO Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), menyebut kebijakan Iran sebagai “terrorisme ekonomi.”
“Menjadikan Selat Hormuz sebagai senjata bukanlah tindakan agresi terhadap satu negara saja. Ini adalah terorisme ekonomi terhadap setiap konsumen, setiap keluarga yang bergantung pada energi dan pangan yang terjangkau,” tegasnya.
Ahli sejarah maritim dari Campbell University, Sal Mercogliano, menegaskan bahwa tidak ada ketentuan dalam hukum internasional yang mengizinkan “pos tol” dan pemerasan terhadap pelayaran.
Sementara itu, parlemen Iran sedang membahas rancangan undang-undang untuk meresmikan kedaulatan, kontrol, dan pengawasan atas Selat Hormuz sekaligus menciptakan sumber pendapatan melalui pungutan biaya.***
0 Komentar