Banjir bandang Sumatera memicu peringatan baru soal deforestasi di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi.
KOSONGSATU.ID — Ledakan banjir bandang dan longsor yang menewaskan 744 orang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 menjadi alarm keras rapuhnya sistem ekologis Indonesia.
Para peneliti dan organisasi lingkungan memperingatkan bahwa pola kerusakan yang sama—bahkan lebih besar—sedang berlangsung di Kalimantan, Papua, Sulawesi, Maluku, NTT, dan NTB. Mereka menilai Indonesia memasuki era “siklus bencana ekologis berulang” setiap kali cuaca ekstrem melanda.
Banjir bandang Sumatera menjadi contoh paling gamblang. Hutan yang rontok di hulu DAS membuat benteng alam runtuh ketika hujan ekstrem mengguyur kawasan itu. Data BNPB mencatat lebih dari 1,1 juta warga mengungsi, sementara jembatan dan desa terisolasi hingga awal Desember.
Pusat Deforestasi: Kalimantan, Papua, dan Sulawesi
Auriga Nusantara dan Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat deforestasi nasional mencapai 257.384 hektare pada 2023, naik dari 230.760 hektare pada 2022. Kalimantan menjadi penyumbang terbesar, disusul Sumatera dan Sulawesi, sementara Papua mengalami degradasi luas meskipun masih memiliki tutupan hutan terbesar nasional.
Di Sumatera, total kehilangan hutan mencapai 4,4 juta hektare sejak 2001. WALHI mencatat 1,4 juta hektare hilang sepanjang 2016–2025 di kawasan Aceh, Sumut, dan Sumbar akibat 631 perusahaan tambang, sawit, PBPH, PLTA, dan geotermal. Banjir bandang 2025 menjadi hasil nyata kerusakan tersebut.
Di Kalimantan, angka deforestasi 2023 tercatat di seluruh provinsi: Kalbar 35.162 ha, Kalteng 30.433 ha, Kaltim 28.633 ha, Kalsel 16.067 ha, dan Kaltara 14.316 ha. FWI menyoroti kehadiran Hutan Tanaman Energi (HTE) untuk biomassa PLTU sebagai “ancaman terbesar terhadap hutan alam tersisa.”
Papua, dengan 33,12 juta hektare hutan, menunjukkan deforestasi 256.065 ha dan degradasi 965.955 ha periode 1990–2022. Konsesi HPH, sawit, dan tambang menjadi tekanan utama.
Sulawesi juga berada di jalur kerusakan berat. Sulawesi Tengah mencatat deforestasi 16.679 hektare pada 2023, sementara Sulawesi Tenggara kehilangan 38 ribu hektare tutupan pohon sepanjang 2021–2024. Sebanyak 97 persen di antaranya adalah hutan alam akibat ekspansi nikel dan perkebunan.
Pulau-pulau kecil di Maluku, NTT, dan NTB merasakan dampak langsung berupa krisis air, erosi, dan longsor akibat tutupan hutan yang terus menyusut.
Para Pakar Bersiapkan Alarm
Peneliti Hidrologi Hutan UGM, Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, menegaskan banjir bandang Sumatera merupakan bukti nyata keterkaitan deforestasi dan bencana.
“Cuaca ekstrem hanya pemicu awal. Kerusakan hutan di hulu DAS-lah yang memperparah daya rusak banjir bandang,” ujarnya dalam rilis UGM, Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, studi nasional 2019 menunjukkan 47 persen deforestasi Indonesia terjadi di Sumatera dan 40 persen di Kalimantan, dengan sawit sebagai pendorong utama.
Direktur WALHI Aceh, Ahmad Solihin, menilai kerusakan tersebut sebagai akibat kelalaian kebijakan pemerintah.
“Ini bencana ekologis yang diproduksi kebijakan pemerintah yang abai, permisif, dan memfasilitasi penghancuran ruang hidup,” katanya, Selasa (2/12/2025).
Direktur WALHI Sumbar, Andre Bustamar, menambahkan Sumatera Barat “terus didera bencana ekologis akibat deforestasi dan lemahnya penegakan hukum.”
Manajer Kampanye FWI, Anggi Putra Prayoga, menyebut program biomassa PLTU sebagai ancaman baru.
“Program ini mendorong pembukaan hutan alam secara besar-besaran, bukan transisi energi,” ujarnya dalam rilis 26–27 Februari 2024.
Pemerintah pusat menegaskan tren deforestasi nasional menurun, meskipun terdapat kenaikan pada 2024. “Luas hutan nasional kini 95,5 juta hektare dengan deforestasi netto 175,4 ribu hektare,” kata Direktur Inventarisasi Kemenhut, Agus Budi Santosa, pada 21 Maret 2025.
Namun pemerintah daerah di Sumut menilai kerusakan hutan memperparah bencana. “Jika hutan kami terjaga, bencana ini tidak akan separah ini,” ujar anggota DPR RI asal Tapanuli, Gus Irawan Pasaribu, kepada Reuters, Selasa (2/12/2025).
Pola Serupa di Berbagai Pulau
Deforestasi digerakkan oleh pola yang sama: ekspansi sawit, tambang batu bara–emas–nikel, pembukaan PBPH dan Hutan Tanaman Energi, serta pembangunan infrastruktur dan PLTA di hulu DAS. Lemahnya pengawasan dan tumpang tindih izin membuat tutupan hutan kian menyusut.
Tren kerusakan itu berlangsung sejak 2001, memuncak pada 2012–2016, menurun 2017–2021, lalu kembali naik sejak 2022 akibat kebijakan energi biomassa dan ekspansi konsesi.
Ancaman Bencana: Siklus Berulang
Para pakar memperingatkan bahwa risiko bencana tidak lagi eksklusif di Sumatera. Kalimantan, Papua, dan Sulawesi memiliki topografi terjal dan curah hujan tinggi yang membuatnya rentan mengalami banjir bandang serupa.
Kerusakan di hulu DAS memicu peningkatan air larian, sehingga banjir mendadak semakin parah. Emisi karbon ikut melonjak, sementara pulau kecil mengalami krisis air akibat hilangnya fungsi resapan.
Rekomendasi mitigasi disampaikan berkali-kali: hentikan izin baru di hulu DAS rawan, audit seluruh izin lama, lakukan reforestasi berbasis DAS, tegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan evaluasi kebijakan biomassa yang dinilai mempercepat deforestasi.
Namun para peneliti menilai pelaksanaan rekomendasi itu masih jauh dari memadai.
Peringatan dari Sumatera
Seluruh data dan pernyataan resmi tersebut mengarah pada satu kesimpulan: Sumatera bukan insiden tunggal, melainkan peringatan. Kombinasi deforestasi, cuaca ekstrem, lemahnya pengawasan korporasi, dan pembangunan yang abai ekologi membuat banjir bandang 2025 hanya satu dari rangkaian bencana yang berpotensi berulang dalam skala lebih besar.
Jika kerusakan di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi terus berlanjut, para ahli menilai Indonesia memasuki fase ancaman ekologis yang lebih luas.***
Tinggalkan Balasan