Sebanyak 300 juta pekerja turun ke jalan menuntut pembatalan undang-undang tenaga kerja baru.
KOSONGSATU.ID–Gelombang protes masif melanda India hari ini, Kamis, 12 Februari 2026. Aktivitas di berbagai kota besar dilaporkan lumpuh total. Hal ini terjadi akibat aksi pemogokan nasional atau yang dikenal sebagai Bharat Bandh.
Skala aksi kali ini mencatatkan sejarah baru. Diperkirakan ada 300 juta pekerja yang terlibat dalam aksi ini. Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan aksi serupa tahun lalu yang diikuti 250 juta orang.
Mereka menyuarakan kemarahan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Jalan-jalan utama di perbatasan negara bagian diblokir sejak pagi buta. Transportasi umum berhenti beroperasi, membuat mobilitas warga terhenti.
Aksi ini dimotori oleh koalisi 10 Serikat Pekerja Pusat dan organisasi petani. Tuntutan utama mereka sangat jelas dan tegas. Mereka menolak empat kode etik perburuhan baru yang dinilai merugikan kaum pekerja.
Aturan baru itu dianggap memberi celah bagi perusahaan. Korporasi bisa memecat dan mempekerjakan pegawai dengan sangat mudah tanpa jaminan sosial yang memadai.
General Secretary All India Trade Union Congress (AITUC), Amarjeet Kaur, memberikan pernyataan keras terkait situasi ini. Ia menegaskan bahwa partisipasi hari ini adalah sinyal bahaya bagi pemerintah.
“Tidak kurang dari 30 crore (300 juta) pekerja berpartisipasi dalam pemogokan hari ini. Ini adalah pesan keras menolak kebijakan pro-korporat,” ujar Kaur dalam konferensi pers di New Delhi, Rabu (11/2/2026).
Dampak Meluas ke Berbagai Sektor
Efek domino dari pemogokan ini langsung terasa di sektor vital. Wilayah Odisha, Assam, dan Kerala melaporkan penutupan wilayah yang nyaris total. Pasar tradisional hingga pusat bisnis memilih tutup karena ketiadaan transportasi.
Sektor perbankan juga terkena imbas yang cukup parah. Banyak nasabah yang kebingungan karena layanan di kantor cabang terhenti. Transaksi kliring cek dan layanan teller di bank milik negara mengalami gangguan signifikan.
Selain isu perburuhan, para petani juga membawa isu lain. Mereka menolak kerangka kerja perdagangan sementara antara India dan Amerika Serikat. Petani khawatir pasar lokal akan banjir produk impor.
Hannan Mollah, pemimpin senior Samyukt Kisan Morcha (SKM), menyebut kesepakatan itu berbahaya. Menurutnya, produk pertanian lokal akan kalah saing dengan barang subsidi dari Amerika.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda negosiasi ulang. Pemerintah masih bertahan dengan kebijakannya, sementara massa berjanji akan terus menduduki titik-titik vital hingga tuntutan mereka didengar.***
Tinggalkan Balasan