Peringatan Hari Perempuan Internasional 2026 menjadi momentum aktivis global mendorong investasi nyata bagi perempuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Kampanye “Give to Gain” menolak anggapan pendanaan program perempuan sebagai pemborosan.
KOSONGSATU.ID—Gerakan aktivis sedunia memusatkan perhatian pada kampanye bertajuk “Give to Gain” dalam peringatan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2026. Kampanye resiprositas ini menuntut investasi nyata pada kelompok perempuan, terutama di bidang pendidikan dan kepemimpinan.
Mereka menolak anggapan bahwa mendanai program perempuan adalah pemborosan anggaran. Sebaliknya, investasi pada perempuan diyakini mampu menciptakan stabilitas ekonomi kolektif dan memutus kemiskinan yang mewaris antargenerasi.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Amina Mohammed, dalam rilis video 8 Maret 2026, menegaskan korelasi antara kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi. “Perekonomian tumbuh pesat ketika perempuan memiliki akses pekerjaan layak,” ujarnya.
Data Global: 64 Persen Hak Hukum, 129 Juta Anak Putus Sekolah
Fakta di lapangan menunjukkan ketimpangan hak asasi yang masih menganga. Data global 2026 mencatat perempuan rata-rata hanya memiliki 64 persen hak hukum absolut dibanding laki-laki. UN Women menegaskan belum ada satu negara pun yang mencapai kesetaraan hukum penuh bagi perempuan.
Laporan terbaru World Vision International, Maret 2026, mengungkap angka pendidikan yang suram. Sebanyak 129 juta anak perempuan masih putus sekolah di berbagai belahan dunia. Kemiskinan dan ancaman kekerasan struktural menjadi penghalang utama mereka mengakses pendidikan.
Tema Resmi IWD 2026: Rights, Justice, Action
Kondisi kritis ini mendasari penetapan tema resmi UN Women untuk IWD 2026: “Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls” (Hak, Keadilan, Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan). Tema ini bertujuan menekan pembuat kebijakan agar merombak sistem peradilan yang bias gender.
Peringatan tahun ini menjadi momentum strategis menjelang Sesi ke-70 Komisi Status Perempuan (CSW70) yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, 9-19 Maret 2026. Aktivis akan menggunakan forum global tersebut untuk mendesak percepatan kesetaraan hukum.
Distorsi Makna di Indonesia: 8 Maret vs 22 Desember
Di Indonesia, gagasan kesetaraan yang diusung PBB kerap mengalami benturan pemahaman di masyarakat. Publik sering mencampuradukkan isu Hari Perempuan Internasional 8 Maret dengan perayaan Hari Ibu nasional setiap 22 Desember.
Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, melalui siaran pers 22 Desember 2022, mengkritik kerancuan ini. Ia menegaskan makna 22 Desember jauh lebih sakral bagi bangsa Indonesia.
“Hari Ibu nasional tidak lahir dari konsep negara barat. Momentum ini lahir langsung dari arena politik melawan kolonialisme,” tegasnya.
Pada 22 Desember 1928, sebanyak tiga puluh organisasi perempuan bersatu padu di Yogyakarta. Mereka menggelar Kongres Perempuan Indonesia pertama untuk membahas isu kenegaraan krusial, seperti reformasi akses pendidikan dan hukum pernikahan.
Sementara itu, peringatan internasional 8 Maret berawal dari aksi mogok kerja pekerja garmen Rusia pada 1917. PBB baru secara resmi merayakan tanggal 8 Maret pada 1975. Garis waktu ini membuktikan kedua pergerakan memiliki sejarah lahir yang berbeda.
Esensi Peringatan: Kemajuan Konkret, Bukan Seremonial
Bintang Puspayoga mengingatkan bahwa reduksi makna perayaan nasional justru melemahkan daya kritis aktivis dalam merombak undang-undang. Esensi peringatan 8 Maret maupun 22 Desember adalah menuntut kemajuan konkrit di parlemen dan kebijakan.
Keduanya bukan wadah seremonial untuk merayakan peran domestik perempuan semata, melainkan momentum mendorong transformasi struktural dan keadilan hukum yang nyata.***
Tinggalkan Balasan