“Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu. Jamaah tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka,” kata Selly.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka pusat informasi satu pintu agar keluarga jemaah memperoleh kepastian resmi.
Mitigasi dan Diplomasi Darurat
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, pada 2 Maret 2026 turut mendesak langkah mitigasi cepat. Ia menilai situasi ini berpotensi berlarut jika tidak ditangani lintas kementerian.
DPR meminta pemerintah mengaktifkan jalur diplomasi darurat serta menyiapkan dukungan logistik bagi jemaah yang tertahan di hotel dan bandara.
Tekanan publik meningkat seiring kekhawatiran keluarga di Tanah Air. Pemerintah kini dituntut bergerak cepat memastikan keselamatan dan kepastian pemulangan warga negara di tengah krisis kawasan. ***
Tinggalkan Balasan