Dua puluh tujuh tahun setelah jutaan rakyat turun ke jalan, seorang saksi mata kunci dari dalam Istana Presiden menyebut momen bersejarah itu dengan dua kata: omong kosong.

Iklan

KOSONGSATU.ID – Lima menit sebelum pertemuan bersejarah itu dimulai, dua budayawan berjabat tangan di luar ruangan. Emha Ainun Nadjib—Cak Nun—dan Nurcholish Madjid saling berjanji: setelah Soeharto turun, keduanya tak akan menyentuh jabatan apapun. Janji itu dipegang. Tapi janji yang lebih besar—tentang Indonesia yang lebih bersih—tidak.

Tanggal 19 Mei 1998. Cak Nun hadir bersama sejumlah tokoh nasional lainnya di Istana Presiden, dua hari sebelum penguasa Orde Baru resmi menyatakan mundur. Suasana di dalam istana jauh dari kesan genting: perbincangan berjalan santai, tanpa ketegangan berarti, hingga 16 bom yang tersebar di berbagai titik vital sekitar istana tak perlu diledakkan. Kesepakatan sesungguhnya telah diketuk malam sebelumnya. Apa yang tersisa hanyalah prosesi—sebuah resepsi kekuasaan yang akad pokoknya sudah ditandatangani di tempat lain, oleh tangan-tangan yang berbeda.

Dari titik itulah, menurut Cak Nun, akar kemunafikan mulai tumbuh.

Baca Juga:
Cak Nun dan Lingkaran Cinta yang Tak Pernah Putus

Ketika Reformasi Kehilangan Maknanya

Satu masalah krusial yang tidak pernah diselesaikan adalah formula peralihan kekuasaan yang disepakati bersama. Absennya formula itulah yang menjadikan Reformasi 1998 bukan sekadar gagal—melainkan palsu dan bergelimang kemunafikan.

Para penumpang gelap segera mengisi kekosongan itu. Elite lama bertahan di lingkar kekuasaan dengan wajah baru; sebagian aktivis yang dulu berteriak di jalanan sibuk mengejar kursi kementerian dan komisariat BUMN. Setelah Soeharto turun, Cak Nun justru kecewa menyaksikan orang-orang yang pernah berjuang bersamanya lebih sibuk mengejar jabatan daripada benar-benar memperjuangkan rakyat.

Bagi seorang penyair yang terbiasa membedah realitas dengan diksi yang tepat, fenomena ini punya nama yang sangat jelas. “Jauh lebih susah mengurusi seorang munafik reformasi dibanding 100 orang kafir Orde Baru,” kata Cak Nun, dalam salah satu kesaksiannya yang paling diingat publik.

Dalam pandangannya, karakter kemunafikan mengizinkan yang putih menjadi merah, merah menjadi hijau, hijau menjadi biru—tanpa batas, tanpa beban. Demokrasi yang lahir bukan mencabut oligarki; ia hanya memberinya kostum baru. Kartel ekonomi, mafia birokrasi, dan praktik transaksional justru semakin leluasa bergerak di bawah panji-panji kebebasan.

Saksi yang Tidak Memilih Diam

Cak Nun adalah salah satu tokoh yang berkirim surat kepada Soeharto pada 16 Mei 1998, meminta penguasa 32 tahun itu mau mundur. Tiga hari kemudian, ia hadir dalam pertemuan di istana bersama tokoh-tokoh nasional lain—dari Gus Dur, Nurcholish Madjid, hingga sejumlah pemimpin ormas Islam terkemuka. Ia bukan pengamat dari kejauhan. Ia ada di dalam ruangan itu, menghirup udara yang sama dengan orang-orang yang sedang memutuskan nasib sebuah bangsa.

Justru karena itulah kesaksiannya terasa seperti tamparan. Bukan karena ia berlebihan, melainkan karena ia tahu persis apa yang terjadi—dan apa yang tidak terjadi.

Setelah peristiwa itu, Cak Nun memilih jalan sunyi: menarik diri dari pusaran politik, membangun komunitas Maiyah, dan mendalami perenungan tentang ketatanegaraan yang ia sebut sebagai “Konstitusi Langit.” Bukan pelarian, melainkan konsistensi—melanjutkan janji jabat tangan yang ia buat lima menit sebelum memasuki istana itu.

Konstitusi Langit dan Pertanyaan yang Belum Terjawab

Gagasan Reformasi Tata Negara Sejati yang diusung Cak Nun bertumpu pada satu prinsip sederhana yang sulit dijalankan: negara harus dikembalikan pada fungsi aslinya—melindungi, melayani, dan memuliakan rakyat, bukan memfasilitasi akumulasi kuasa segelintir orang.

Itu berarti sistem hukum yang tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Parlemen yang menjadi corong rakyat, bukan stempel oligarki. Eksekutif yang bergerak untuk pelayanan publik, bukan untuk melanggengkan dirinya sendiri. Ekonomi yang berpihak pada kemandirian bersama, bukan memanjakan konglomerasi.

Impian itu bukan baru. Yang membuat kesaksian Cak Nun terasa menusuk adalah bahwa impian itu diucapkan oleh seseorang yang hadir langsung di momen ketika impian serupa pertama kali dikhianati.

Dua puluh tujuh tahun berlalu sejak 21 Mei 1998. Wajah-wajah di istana telah berganti berkali-kali. Tapi pertanyaan yang ia ajukan—apakah demokrasi ini sungguh-sungguh milik rakyat?—masih belum menemukan jawaban yang memuaskan.

Mungkin itulah yang paling pahit: bukan bahwa reformasi gagal, tapi bahwa ia gagal dengan sangat rapi, seolah memang dirancang demikian sejak awal.***

Daftar Rujukan